(Dalam bahasa Indonesia di bawah)
Dated 7 September 2012 I have sent
via twitter article titled "Din Syamsudin doing Masturbation again,
Masturbation again, saying Islam forbids the act of TERROR" while inviting
Din Syamsuddin have courage to an open civilized discussion refute the
statement of the author of the book Six Ways Toward God that Muhammad
illiterate Arab who claimed prophet is TERRORIST.
Today is the 13th day after the
article was sent to Din Syamsuddin. What has been done by Din Syamsuddin? Instead
of answering an invitation in an open and civilized discussion with
confirmation but hiding and still hiding untill now.
While Din Syamsuddin still hiding,
Soegeng Sarjadi in his speech at the event Soegeng Sarjadi Award on Good
Governance and triennial Soegeng Sarjadi School of Government, at the Four
Seasons Hotel, Jakarta, Wednesday (09/19/2012) said he was surprised over the
statement issued NU discourse of tax boycott: "How can an organization
that is so moderate Islam, Javanese, and unlike other more fundamental
organizations can issue such statement. What if NU action followed by other Islamic
organizations, followed by campuses in Indonesia, followed by all people? This
statement has came out of the moderate organizations such as NU very creepy. I
appealed to the president to immediately answer the allegation because in
political science can be called as disobidience.'
Soegeng Sarjadi is right, what is
said by NU is very dangerous and needs to be clarified but as if the President
must be responsible for so many corruption is a big WRONG. Look at the role of Parliament in
state money corruptions from taxes. There are House members were questioned on
suspicion of corruption procurement of the Koran. KPK investigate because the
price is set too high but no one has questioned why the book which its content
only a stupid and barbarous ravings of Muhammad illiterate Arab who claimed
prophet has been purchased by the state using the money from taxes and this
matters is also not questioned by NU.
That needs to be clarified from NU
is the assertion that Islam does not teach to pay taxes and are taught only to
pay zakat. Based on this doctrine NU issued a statement that is treason against
the state. Not the president should ask for clarification from NU but
Parliament should immediately hold a public hearing to request the Chairman of
NU clarify whether Islam teaches Muslims do not pay taxes and Islam which do
not teach to pay taxes should not be seen too simple, because taxation is one
of the pillars of Civilization and with teaching does not pay taxes, means
Islam is spreading savagery.
If after clarification is true that
Islam teaches not to pay taxes and teaches only to pay zakat, Parliament must
be boldly declare Islam is not a religion but only a dangerous heresy to the
state.
We must trust the Commission for
eradication of corruptions will continue to work to remove corruption and we
may expect a time will come the corruption in Indonesia will be much reduced,
but Islam which is not likely to be changed should be REMOVED from Indonesia
because if left not removed the consequences of treason for not paying taxes
will continue to poison the community.
Further information please read:
http://www.amazon.com/Six-Ways-Toward-Apollinaris-Darmawan/dp/1612047084
***
Hari ke-13 menunggu Din Syamsuddin
berani menjelaskan Muhammad Arab buta huruf yang mengaku nabi bukan TERORIS – Soegeng
Sarjadi terkejut
Tanggal 7 September 2012 saya sudah
mengirim melalui twitter tulisan berjudul “Din Syamsudin Onani lagi, Onani
lagi, mengatakan Islam mengharamkan perbuatan TEROR”sambil mengajak Din
Syamsuddin berani melakukan diskusi terbuka yang beradab mematahkan pernyataan
penulis buku Enam Jalan Menuju Tuhan bahwa Muhammad Arab buta huruf yang
mengaku nabi adalah seorang TERORIS.
Hari ini adalah hari ke-13 sesudah
tulisan itu dikirim kepada Din Syamsudin. Ternyata Din Syamsuddin bukannya
menjawab ajakan diskusi secara terbuka dan beradab dengan konfirmasi tetapi malah
SEMBUNYI dan tetap SEMBUNYI hingga hari ini.
Sementara Din Syamsuddin masih
sembunyi, Soegeng Sarjadi dalam sambutannya pada acara Soegeng Sarjadi Award on
Good Governance dan peringatan tiga tahun Soegeng Sarjadi School of Government,
di Hotel Four Seasons, Jakarta, Rabu (19/9/2012) mengatakan terkejut atas
pernyataan NU yang mengeluarkan wacana pemboikotan pajak, “Bagaimana bisa
sebuah organisasi Islam yang begitu moderat, kejawen, dan tidak seperti
organisasi-organisasi lain yang lebih fundamental bisa mengeluarkan pernyataan
tersebut. Bagaimana jika tindakan NU diikuti oleh organisasi Islam lain,
diikuti kampus-kampus yang ada di Indonesia, lalu diikuti oleh seluruh rakyat? Pernyataan
ini bisa keluar dari organisasi yang moderat seperti NU sangat menyeramkan. Saya
imbau ke presiden untuk segera menjawab pernyataan tersebut karena dalam ilmu
politik bisa disebut sebagai disobidience. “
Soegeng Sarjadi benar, apa yang
dikatakan NU sangat berbahaya dan perlu segera diklarifikasi namun seolah-olah
Presiden yang harus bertanggung jawab atas banyaknya kosupsi adalah SALAH
Besar. Lihat peranan DPR dalam menggerogoti uang negara dari pajak. Ada anggota
DPR yang sedang diperiksa KPK atas dugaan korupsi pengadaan Alquran. KPK menyidik
karena harga yang ditetapkan terlalu tinggi tetapi belum ada yang mempertanyakan
mengapa kitab yang isinya hanya ocehan DUNGU dan BIADAB dari Muhammad Arab buta
huruf yang mengaku nabi dibeli oleh negara menggunakan uang dari Pajak dan masalah
ini tidak dipersoalkan oleh NU.
Yang perlu segera diklarifikasi
dari NU adalah pernyataan bahwa Islam tidak mengajarkan membayar pajak dan yang
diajarkan hanya membayar zakat. Ajaran ini yang dijadikan dasar oleh NU mengeluarkan
pernyataan yang bersifat MAKAR terhadap negara. Bukan Presiden yang harus meminta
klarifikasi dari NU tetapi DPR yang harus segera mengadakan rapat dengan
pendapat meminta Ketua Umum NU menjelaskan apakah benar Islam mengajarkan tidak
membayar Pajak dan Islam yang tidak mewajibkan membayar pajak jangan dilihat terlalu
sederhana, karena pajak adalah salah satu pilar PERADABAN dan dengan
mengajarkan tidak membayar pajak, berarti Islam menyebarkan KEBIADABAN.
Jika setelah diklarifikasi memang benar
Islam mengajarkan tidak membayar pajak dan hanya mengajarkan membayar zakat,
DPR harus berani menyatakan Islam bukan agama tetapi hanya ajaran sesat yang
membahayakan negara.
Kita harus percaya KPK akan terus
bekerja menghapus korupsi dan kita boleh berharap satu saat korupsi di
Indonesia akan banyak berkurang tetapi Islam yang tidak mungkin diubah harus
segera DIHAPUS dari Indonesia karena jika terus dibiarkan konsekuensinya MAKAR
untuk tidak membayar pajak akan terus meracuni masyarakat.
Informasi lebih lanjut silahkan
baca:
No comments:
Post a Comment