Birokrat berorientasi pada proyek bukan pada konsep - Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (4)
Pemprov DKI Jakarta masih berkutat menghadapi swasta yang akan membangun dan mengoperasikan Mono-Rel dan karena tidak juga mencapai titik temu, Plt Gubernur sudah memberi isyarat rencana tersebut akan batal. Sementara Walikota Bandung masih menggebu-gebu bahwa Mono-Rel akan segera beroperasi di Bandung.
Baik Mono-Rel di Jakarta maupun di Bandung bukan proyek yang dibiayai APBN sehingga pemerintah pusat tidak ikut campur dan ini mempertontonkan bahwa birokrat di negeri ini bekerja berorientasi pada proyek bukan pada konsep.
Jika pemerintah pusat bekerja berdasarkan konsep, seharusnya sudah ada penduan yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah, mengingat situasi kotanya dapat dipilah kapan sebaiknya membangun MRT, kapan LRT, kapan Mono-Rel, kapan Bus-Way dan lain-lain yang tentu harus disertai petunjuk, dalam hal apa subsidi perlu diberikan.
Eselon 1 yang tumbuh dari birokrat yang sudah terbiasa bekerja mengejar dan menicptakan proyek tentu saja sangat sulit diubah pola pikirnya untuk bekerja menghasilkan konsep yang dapat dijadkan rujukan oleh pemerintah daerah, karena mengelola proyek memang menggiurkan.
Walaupun sudah banyak pejabat negara ditangkap oleh KPK tetapi tidak mendorong para birokrat terutama Eselon 1 untuk mengubah pola kerjanya, tidak lagi berorientasi pada proyek, karena yang ditangkap KPK hanya sebatas yang korupsinya nyata-nyata dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti padahal banyak sekali korupsi yang tidak menyisakan alat bukti yang cukup bagi KPK.
Mengubah agar birokrasi negeri ini dapat bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara memang bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan orang-orang yang dapat bekerja benar, berani, dan mau bekerja keras .
Merdeka !!!!!
Membandingkan Tol-Jalan-Raya dengan Tol-Laut - Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (3)
Ciri Tol-Jalan-Raya yang utama adalah cepat dan volume besar. Antara cepat dan volume besar berkorelasi porisitf. Karena cepat maka kendaraan yang lalu menjadi banyak sehingga volume angkutan menjadi besar. Ciri berikutnya, Tol-Jalan-Raya dibangun melalui kota-kota sehingga angkutan jarak dekat dan angkutan jarak jauh dapat menggunakan jalan yang sama.
Pada Tol-Laut antara cepat dan volume besar berkorelasi negatif, kapal kecil dengan volume angkutan kecil dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kapal besar yang dapat mengangkut barang dalam volume besar. Di samping itu jalur angkutan jarak jauh tidak perlu sama dengan jalur angkutan jarak dekat karena ada kebebasan memilih jalur yang akan dilalui.
Tol-Laut dengan maksud agar angkutan dapat cepat sampai ke tujuan harus menggunakan kapal kecil, tetapi ketika yang diinginkan adalah volume yang besar agar ongkos angkut menjadi murah, maka yang harus digunakan adalah kapal besar.
Karena dalam Tol-Laut ada kebebasan memilih jalur, faktor kecepatan dapat dipenuhi, baik menggunakan kapal kecil maupun kapal besar, dengan menghubungan satu pelabuhan dengan pelabungan lain secara langsung. Tetapi hubungan langsung ini hanya mungkin jika ada cukup barang yang perlu diangkut.
Dengan dasar pemikiran tersebut belum tentu membangun Tol-Laut harus dimulai dengan membangun pelabuhan dan membeli kapal besar, karena tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat bukan megahnya pelabuhan dan kapal.
Salah satu berita merdeka.com 21 Oktober 2014 berjudul "Warga 10 Desa ini ancam pindah jadi warga negara Malaysia", kesulitan yang dihadapi adalah harga barang yang mahal. Persoalan ini yang banyak terjadi di daerah perbatas dapat segera dijawab dengan konsep Tol-Laut, yaitu menggerakan kapal kecil menghubungkan pelabuhan yang terdekat dari daerah tersebut dengan pelabuhan sumber barang-barang yang dibutuhkan. Tentu saja ongkos angkutnya mahal dan pemerintah harus berani memberikan subsidi angkutan sambil membangun jalan raya dan atau jalan rel agar daerah belakang (Hinter-Land) pelabuhan daerah tersebut berkembang sehingga volume angkutan meningkat dan satu saat tidak diperlukan lagi subsidi.
Pemerintah memang harus berhati-hati agar gagasan Tol-Laut tidak menjadi proyek para birokrat tetapi benar-benar ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Merdeka !!!!!
Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (2)
Dari jaman penjajahan Belanda hingga tahun 1957 pelayaran Nusantara dijalankan oleh KPM di samping pelayaran rakyat dan azas cabotage diterapkan. Tahun 1957, dalam rangka perebutan Irian Barat, Bung Karno memulangkan sisa penduduk Belanda yang masih ada di Indonesia. Ternyata yang pulang bukan hanya orang-orang Belanda tetapi KPM juga menarik semua kapal mereka yang masih beroperasi di Nusantara akibatnya ada kekurangan kapal yang parah dalam pelayaran Nusantara.
Agar situasi tidak menjadi terlalu buruk, Bung Karno meminta pampasan perang yang sudah disetujui oleh pemerintah Jepang diberikan dalam bentuk sejumlah kapal. Kapal-kapal tersebut yang datang secara bertahap dioperasikan oleh Pelni sebagai perusahaan pemerintah tetapi tidak pernah dapat memulihkan peranan yang pernah dijalankan oleh KPM.
Situasi pelayaran Nusantara yang tidak kunjung menjadi sehat, pernah membuat frustrasi pemerintahan Pak Harto lalu membuka beberapa pelabuhan Nusantara untuk disinggahi kapal asing, azas cabotage diabaikan yang artinya pemerintah menggadaikan kedaulatan kepada asing karena dalam azas cabotage ada prinsip kedaulatan bangsa.
Azas cabotage yang benar tentu bukan hanya dalam bentuk peraturan yang melarang kapal asing beroperasi di perairan Nusantara tetapi ada sistem pelayaran Nusantara yang efisien yang secara ekonomis tidak bisa ditembus oleh kapal asing dan hingga saat ini kita belum memiliki sistem pelayaran Nusantara yang dapat menyebabkan azas cabotage ditegakkan dengan baik.
Sementara sistem pelayaran Nusantara yang efisien belum berjalan, pelayaran rakyat masih berperan besar dan sebagian nyaris belum tersentuh manajeman dan teknologi moderen. Eksistensi mereka ada dan tidak mungkin ditinggalkan begitu saja ketika pemerintah berkehendak membangun tol laut karena tentu semua harus ditata dengan baik agar kemajuan dapat dinikmati bersama.
Jika saja pemerintah Jokowi dapat menata pelayaran Nusantara sehingga berperan seperti peran yang pernah dijalankan oleh KPM, tentu dalam skala yang berbeda karena sudah terjadi perubahan besar dalam tubuh bangsa ini, kita dapat melaporkan kepada Bung Karno bahwa kerusakan akibat KPM menarik kapal-kapal mereka dari perairan Nusantra sudah dapat kita pulihkan kembali.
Merdeka !!!!!
Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (1)
Dilantiknya Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 pada tanggal 20 Oktober yang baru berlalu, disambut rakyat dengan berjuta harapan bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan besar dalam masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Pertanyaannya, apakah harapan itu akan terwujud mengingat waktu 5 tahun bukanlah waktu yang lama untuk membangun Indonesia?
Waktu 5 tahun memang terlalu singkat untuk menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya untuk membuat agar persebaran penduduk lebih merata, tidak hanya terpusat di Jawa. Tetapi waktu 5 tahun tersebut akan sangat bermantaat jika digunakan sebaik-baiknya untuk kembali memulai pembangunan dengan arah yang benar.
Bagaimana Indonesia harus dibangun sebenarnya, dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Bung Karno. Pada tahun 1960-an Bung Karno sudah memulai pembangunan Jalan Raya Trans-Sumatera dan Jalan Raya Trans Kalimantan dengan dukungan Uni Sovyet. Tetapi setelah Bung Karno tidak berkuasa lagi rencana besar itu tidak diteruskan karena dana pembangun yang terbatas lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, yaitu menyelesaikan persoalan mendesak di Pulau Jawa. Akibatnya, sudah dirasakan sekarang,kemacetan terjadi di-mana-mana dan jika pola pembangunan ini diteruskan, kendaraan di Jakarta dalam waktu yang tidak lama lagi akan macet total.
Pada waktu Bung Karno memulai pembangun Jalan Raya Trans Sumatera dan Jalan Raya Trans Kalimantan, di Eropa memang Jalan Raya sedang digandrungi untuk menjawab kebutuhan transportasi dan Kereta Api ditinggalkan. Tetapi tahun1980-an Eropa sudah memahami bahwa dampak buruk dari jalan raya adalah ketergantungan pada BBM dan kemacetan. Mereka lalu mulai kembali mengembangkan Kereta Api yang kecepatannya terus ditingkatkan.
Masa pemerintahan 5 tahun mendatang dapat digunakan untuk kembali melanjutkan cita-cita Bung Karno membangun transportasi di Pulau Sumetera dan pulau lainnnya di luar Pulai Jawa dan untuk menghubungkan Sumatrera dari utrara sampai ke Selatan sebaiknya tidak menomorsatukan jalan raya tepi menomorsatukan Kereta Api agar dapat menjawab kebutuhan hingga jauh ke masa depan. Karena itu jalur kkutan barang ereta api yang dibangun sudah harus memperhitungkan agar kecepatannya dapat ditingkatkan hingga seperti kecepatan kereta api di Eropa dan Jepang.
Jika Banda Aceh dihubungkan dengan jalur kereta api spur lebar 1435 mm hingga ke Bakauheni, panjangnya sekitar 3000 km. Pertanyaannya apakah pemerintahan Jokowi mampu menyelesaikan pembangunannya dalam waktu 5 tahun? Pertanyaan yang tentu sulti dijawab, karena disamping memerlukan investasi yang sangat besar juga teknologi perkereta-apian spur lebar belum digunakan di Indonesia. Tetapi dengan memulai langkah yang tepat lalu diserai kerja keras, mimpi itu bukan tidak mungkin dapat direalisasikan.
Membangun jalur Kereta Api Trans Sumatera harus menjadi bagian dan pra-syarat keberhasilan gagasan Tol Laut, karena dengan adanya jalur Kereta Api maka angkutan barang dapat dikumpulkan di satu atau beberapa pelabuhan sehingga dapat mengisi ruang kapal besar yang berbiaya murah.
Mari kita dukung agar harapan rakyat yang luar biasa terhadap Jokowi tidak menjadi harapan kosong.
Merdeka !!!!!
Pemprov DKI Jakarta masih berkutat menghadapi swasta yang akan membangun dan mengoperasikan Mono-Rel dan karena tidak juga mencapai titik temu, Plt Gubernur sudah memberi isyarat rencana tersebut akan batal. Sementara Walikota Bandung masih menggebu-gebu bahwa Mono-Rel akan segera beroperasi di Bandung.
Baik Mono-Rel di Jakarta maupun di Bandung bukan proyek yang dibiayai APBN sehingga pemerintah pusat tidak ikut campur dan ini mempertontonkan bahwa birokrat di negeri ini bekerja berorientasi pada proyek bukan pada konsep.
Jika pemerintah pusat bekerja berdasarkan konsep, seharusnya sudah ada penduan yang dapat diikuti oleh pemerintah daerah, mengingat situasi kotanya dapat dipilah kapan sebaiknya membangun MRT, kapan LRT, kapan Mono-Rel, kapan Bus-Way dan lain-lain yang tentu harus disertai petunjuk, dalam hal apa subsidi perlu diberikan.
Eselon 1 yang tumbuh dari birokrat yang sudah terbiasa bekerja mengejar dan menicptakan proyek tentu saja sangat sulit diubah pola pikirnya untuk bekerja menghasilkan konsep yang dapat dijadkan rujukan oleh pemerintah daerah, karena mengelola proyek memang menggiurkan.
Walaupun sudah banyak pejabat negara ditangkap oleh KPK tetapi tidak mendorong para birokrat terutama Eselon 1 untuk mengubah pola kerjanya, tidak lagi berorientasi pada proyek, karena yang ditangkap KPK hanya sebatas yang korupsinya nyata-nyata dapat dibuktikan dengan minimal 2 alat bukti padahal banyak sekali korupsi yang tidak menyisakan alat bukti yang cukup bagi KPK.
Mengubah agar birokrasi negeri ini dapat bekerja untuk kemajuan bangsa dan negara memang bukan pekerjaan mudah, dibutuhkan orang-orang yang dapat bekerja benar, berani, dan mau bekerja keras .
Merdeka !!!!!
***
Membandingkan Tol-Jalan-Raya dengan Tol-Laut - Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (3)
Ciri Tol-Jalan-Raya yang utama adalah cepat dan volume besar. Antara cepat dan volume besar berkorelasi porisitf. Karena cepat maka kendaraan yang lalu menjadi banyak sehingga volume angkutan menjadi besar. Ciri berikutnya, Tol-Jalan-Raya dibangun melalui kota-kota sehingga angkutan jarak dekat dan angkutan jarak jauh dapat menggunakan jalan yang sama.
Pada Tol-Laut antara cepat dan volume besar berkorelasi negatif, kapal kecil dengan volume angkutan kecil dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan kapal besar yang dapat mengangkut barang dalam volume besar. Di samping itu jalur angkutan jarak jauh tidak perlu sama dengan jalur angkutan jarak dekat karena ada kebebasan memilih jalur yang akan dilalui.
Tol-Laut dengan maksud agar angkutan dapat cepat sampai ke tujuan harus menggunakan kapal kecil, tetapi ketika yang diinginkan adalah volume yang besar agar ongkos angkut menjadi murah, maka yang harus digunakan adalah kapal besar.
Karena dalam Tol-Laut ada kebebasan memilih jalur, faktor kecepatan dapat dipenuhi, baik menggunakan kapal kecil maupun kapal besar, dengan menghubungan satu pelabuhan dengan pelabungan lain secara langsung. Tetapi hubungan langsung ini hanya mungkin jika ada cukup barang yang perlu diangkut.
Dengan dasar pemikiran tersebut belum tentu membangun Tol-Laut harus dimulai dengan membangun pelabuhan dan membeli kapal besar, karena tujuannya adalah demi kesejahteraan rakyat bukan megahnya pelabuhan dan kapal.
Salah satu berita merdeka.com 21 Oktober 2014 berjudul "Warga 10 Desa ini ancam pindah jadi warga negara Malaysia", kesulitan yang dihadapi adalah harga barang yang mahal. Persoalan ini yang banyak terjadi di daerah perbatas dapat segera dijawab dengan konsep Tol-Laut, yaitu menggerakan kapal kecil menghubungkan pelabuhan yang terdekat dari daerah tersebut dengan pelabuhan sumber barang-barang yang dibutuhkan. Tentu saja ongkos angkutnya mahal dan pemerintah harus berani memberikan subsidi angkutan sambil membangun jalan raya dan atau jalan rel agar daerah belakang (Hinter-Land) pelabuhan daerah tersebut berkembang sehingga volume angkutan meningkat dan satu saat tidak diperlukan lagi subsidi.
Pemerintah memang harus berhati-hati agar gagasan Tol-Laut tidak menjadi proyek para birokrat tetapi benar-benar ditujukan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.
Merdeka !!!!!
***
Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (2)
Dari jaman penjajahan Belanda hingga tahun 1957 pelayaran Nusantara dijalankan oleh KPM di samping pelayaran rakyat dan azas cabotage diterapkan. Tahun 1957, dalam rangka perebutan Irian Barat, Bung Karno memulangkan sisa penduduk Belanda yang masih ada di Indonesia. Ternyata yang pulang bukan hanya orang-orang Belanda tetapi KPM juga menarik semua kapal mereka yang masih beroperasi di Nusantara akibatnya ada kekurangan kapal yang parah dalam pelayaran Nusantara.
Agar situasi tidak menjadi terlalu buruk, Bung Karno meminta pampasan perang yang sudah disetujui oleh pemerintah Jepang diberikan dalam bentuk sejumlah kapal. Kapal-kapal tersebut yang datang secara bertahap dioperasikan oleh Pelni sebagai perusahaan pemerintah tetapi tidak pernah dapat memulihkan peranan yang pernah dijalankan oleh KPM.
Situasi pelayaran Nusantara yang tidak kunjung menjadi sehat, pernah membuat frustrasi pemerintahan Pak Harto lalu membuka beberapa pelabuhan Nusantara untuk disinggahi kapal asing, azas cabotage diabaikan yang artinya pemerintah menggadaikan kedaulatan kepada asing karena dalam azas cabotage ada prinsip kedaulatan bangsa.
Azas cabotage yang benar tentu bukan hanya dalam bentuk peraturan yang melarang kapal asing beroperasi di perairan Nusantara tetapi ada sistem pelayaran Nusantara yang efisien yang secara ekonomis tidak bisa ditembus oleh kapal asing dan hingga saat ini kita belum memiliki sistem pelayaran Nusantara yang dapat menyebabkan azas cabotage ditegakkan dengan baik.
Sementara sistem pelayaran Nusantara yang efisien belum berjalan, pelayaran rakyat masih berperan besar dan sebagian nyaris belum tersentuh manajeman dan teknologi moderen. Eksistensi mereka ada dan tidak mungkin ditinggalkan begitu saja ketika pemerintah berkehendak membangun tol laut karena tentu semua harus ditata dengan baik agar kemajuan dapat dinikmati bersama.
Jika saja pemerintah Jokowi dapat menata pelayaran Nusantara sehingga berperan seperti peran yang pernah dijalankan oleh KPM, tentu dalam skala yang berbeda karena sudah terjadi perubahan besar dalam tubuh bangsa ini, kita dapat melaporkan kepada Bung Karno bahwa kerusakan akibat KPM menarik kapal-kapal mereka dari perairan Nusantra sudah dapat kita pulihkan kembali.
Merdeka !!!!!
***
Mari kita dukung agar harapan rakyat pada Jokowi tidak menjadi harapan kosong (1)
Dilantiknya Jokowi menjadi Presiden RI ke-7 pada tanggal 20 Oktober yang baru berlalu, disambut rakyat dengan berjuta harapan bahwa Indonesia akan mengalami kemajuan besar dalam masa pemerintahan 5 tahun mendatang. Pertanyaannya, apakah harapan itu akan terwujud mengingat waktu 5 tahun bukanlah waktu yang lama untuk membangun Indonesia?
Waktu 5 tahun memang terlalu singkat untuk menyelesaikan persoalan besar yang dihadapi bangsa Indonesia, misalnya untuk membuat agar persebaran penduduk lebih merata, tidak hanya terpusat di Jawa. Tetapi waktu 5 tahun tersebut akan sangat bermantaat jika digunakan sebaik-baiknya untuk kembali memulai pembangunan dengan arah yang benar.
Bagaimana Indonesia harus dibangun sebenarnya, dasar-dasarnya sudah diletakkan oleh Bung Karno. Pada tahun 1960-an Bung Karno sudah memulai pembangunan Jalan Raya Trans-Sumatera dan Jalan Raya Trans Kalimantan dengan dukungan Uni Sovyet. Tetapi setelah Bung Karno tidak berkuasa lagi rencana besar itu tidak diteruskan karena dana pembangun yang terbatas lebih banyak digunakan untuk menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, yaitu menyelesaikan persoalan mendesak di Pulau Jawa. Akibatnya, sudah dirasakan sekarang,kemacetan terjadi di-mana-mana dan jika pola pembangunan ini diteruskan, kendaraan di Jakarta dalam waktu yang tidak lama lagi akan macet total.
Pada waktu Bung Karno memulai pembangun Jalan Raya Trans Sumatera dan Jalan Raya Trans Kalimantan, di Eropa memang Jalan Raya sedang digandrungi untuk menjawab kebutuhan transportasi dan Kereta Api ditinggalkan. Tetapi tahun1980-an Eropa sudah memahami bahwa dampak buruk dari jalan raya adalah ketergantungan pada BBM dan kemacetan. Mereka lalu mulai kembali mengembangkan Kereta Api yang kecepatannya terus ditingkatkan.
Masa pemerintahan 5 tahun mendatang dapat digunakan untuk kembali melanjutkan cita-cita Bung Karno membangun transportasi di Pulau Sumetera dan pulau lainnnya di luar Pulai Jawa dan untuk menghubungkan Sumatrera dari utrara sampai ke Selatan sebaiknya tidak menomorsatukan jalan raya tepi menomorsatukan Kereta Api agar dapat menjawab kebutuhan hingga jauh ke masa depan. Karena itu jalur kkutan barang ereta api yang dibangun sudah harus memperhitungkan agar kecepatannya dapat ditingkatkan hingga seperti kecepatan kereta api di Eropa dan Jepang.
Jika Banda Aceh dihubungkan dengan jalur kereta api spur lebar 1435 mm hingga ke Bakauheni, panjangnya sekitar 3000 km. Pertanyaannya apakah pemerintahan Jokowi mampu menyelesaikan pembangunannya dalam waktu 5 tahun? Pertanyaan yang tentu sulti dijawab, karena disamping memerlukan investasi yang sangat besar juga teknologi perkereta-apian spur lebar belum digunakan di Indonesia. Tetapi dengan memulai langkah yang tepat lalu diserai kerja keras, mimpi itu bukan tidak mungkin dapat direalisasikan.
Membangun jalur Kereta Api Trans Sumatera harus menjadi bagian dan pra-syarat keberhasilan gagasan Tol Laut, karena dengan adanya jalur Kereta Api maka angkutan barang dapat dikumpulkan di satu atau beberapa pelabuhan sehingga dapat mengisi ruang kapal besar yang berbiaya murah.
Mari kita dukung agar harapan rakyat yang luar biasa terhadap Jokowi tidak menjadi harapan kosong.
Merdeka !!!!!
