Ignorance and Savagery of Islam in the House of Representatives, Day-48 awakening awareness, Muhammad only a dumb savage man

Today is the 48th day after confirmation by Minister of CIT (by not answering questions) spread the news that Muhammad illiterate Arab who claimed prophet, according to the Koran only a fool savage man, does not violate the ITE-Law and broadly appeal that Islam should be removed gradually from Indonesia through peaceful means, untill today no one protested. Even on August 27 Minister of Law and Human right said discourse on the internet should be faced with as well argued to healthy democratic.

Amid the growing awareness among the Indonesian people that the contents of Islam just ignorance and barbarism, the House of Representatives still dare to flaunt ignorance and barbarism of Islam, not educate and develop the nation but instead fooling and destroying civilization of the nation. Consider the following news.

TEMPO.CO, Jakarta - Three religious organizations were consulted on the plan of revision of law of oil and gas. The three organizations were Nadhlatul Ulama (NU), Hizbut Tahrir Indonesia, and Muhammadiyah.

Chairman of the Institute for Counseling and Legal Aid NU Najmi Fuadi Andi said, "The granting of authority to the government which is technically done by SOEs is a necessity, not an alternative."

Spokesman of Hizbut Tahrir Indonesia, Muhammad Ismail Yusanto said that the current Law of Oil and Gas is very liberalization nuanced.

Chief Board of Justice and Human Right of Muhammadiyah Syaiful Bahri said that while the Executive Agency for Upstream Oil and Gas represents the government but control is still weak.

The third hearing with civil society organizations was only attended by a dozen members of the House of Representatives and led by Zainudin Amali, Vice Chairman of Commission VII Sector Energy and Mineral Resources, Research, Technology, Environment, from the Golkar Party, Place / Date of Birth: Gorontalo, 16 September 1962,

What is the interest of NU, Muhammadiyah, and Hizbut Tahrir with the of law of oil and gas, why was not invited Association of Beca Drivers, or Unity gathering of women

If the House of Representatives does not fooling and destroying civilization of the nation should asked the accountable of NU, for calling do not pay taxes that clearly treason. To be asked to Muhammadiyah, Din Syamsuddin saying that Islam does not teach violences. That need to be asked to Hizbut Tahrir whether Muhammad actually lust to his adopted son's wife.

Members of Parliament who spread the ignorance and barbarism of Islam should be given attention by the public and not selected again because their presence is only fooling and destroying civilization of the nation.

Further information please read:

http://sixwaystowardgod.blogspot.com/2012/09/day-11-waiting-din-syamsuddin-dare-to.html

***

Kedunguan dan Kebiadaban Islam di DPR, Hari ke-48 bangkitnya kesadaran Muhammad hanya manusia DUNGU yang BIADAB.

Hari ini adalah hari ke-48 sesudah ada konfirmasi dari Menkominfo (dengan tidak menjawab pertanyaan yang diajukan) menyebarluaskan berita bahwa Muhammad Arab buta huruf yang mengaku nabi, menurut Alquran hanya manusia DUNGU yang BIADAB, tidak melanggar UU ITE dan himbauan secara luas agar Islam dihapus secara bertahap dari Indonesia melalui jalan damai, hingga hari ini tidak ada yang protes. Bahkan pada tanggal 27 Agustus Menkumham mengatakan wacana di internet harus dihadapi dengan wacana juga untuk menyehatkan demokrasi.

Ditengah meningkatnya kesadaran orang Indonesia  bahwa isi dari Islam hanya  KEDUNGUAN dan KEBIADABAN, DPR-RI masih berani memamerkan KEDUNGUAN dan KEBIADABAN Islam, bukan mencerdaskan dan memajukan bangsa tetapi malah MEDUNGUKAN dan MEMBIADABKAN bangsa. Perhatikan berita berikut.

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga organisasi keagamaan dimintai pendapat terkait rencana revisi undang-undang minyak dan gas bumi. Ketiga organisasi tersebut adalah PB Nadhlatul Ulama, Hizbut Tahrir Indonesia, dan PP Muhammadiyah.

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi Fuadi mengatakan, "Pemberian kewenangan kepada pemerintah yang secara teknis dilakukan oleh BUMN adalah keharusan, bukan alternatif."

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Muhammad Ismail Yusanto menyatakan UU Migas yang berlaku saat ini sarat nuansa liberalisasi.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Syaiful Bahri menyatakan meskipun Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi mewakili pemerintah tetapi pengawasan masih lemah.

Rapat Dengar Pendapat dengan ketiga organisasi masyarakat ini hanya dihadiri oleh belasan anggota dewan dan dipimpin oleh Zainudin Amali, Wakil Ketua Komisi VII Bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset, Teknologi, Lingkungan Hidup, dari Fraksi Partai Golongan Karya, Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 16 September 1962,

Apa urusan NU, Muhammadiyah, dan Hizbut Tahrir dengan UU Migas, mengapa tidak diundang Persatuan Tukang Beca dan Kelompok Arisan Ibu-ibu?

Jika DPR tidak MEDUNGUKAN dan MEMBIADABKAN bangsa yang harus diminta pertanggungjawabannya dari NU, himbauan tidak membayar pajak yang jelas MAKAR. Yang harus ditanya kepada Muhammadiyah, ucapan Din Syamsuddin bahwa Islam tidak mengajarkan kekerasan. Yang perlu ditanya kepada Hizbut Tahrir apa benar Muhammad birahi kepada istri anak angkatnya sendiri.

Anggota DPR yang ikut menyebarkan KEDUNGUAN dan KEBIADABAN Islam harus diberi perhatian oleh masyarakat dan jangan dipilih lagi karena keberadaan mereka hanya MENDUNGUKAN dan MEMBIADABKAN bangsa.

Informasi lebih lanjut silahkan baca:

http://sixwaystowardgod.blogspot.com/2012/09/day-11-waiting-din-syamsuddin-dare-to.html