Today is 69th days after my Video titled The End of Islam disseminated, apparently
none of the Indonesian Muslim leaders who deny or angry. Do not doubt let's
continue spreading the video until Islam vanished from the earth. Consider the
following developments.
MERDEKA.COM,
East Java Governor Soekarwo, at State House Grahadi, Surabaya, East Java, on
Wednesday (2/1) said, "Oppose provisions of Minister of Home Affair
banning using the local budget to help madrasah. Since that provisions is
against the 1945 Constitution and the Law on National Education System. The
provisions is contrary to the statutory rules are higher. "
Soekarwo
who is living in ignorance and barbarism Islamiyah does not understand that the
government's job is to educate and develop the nation. The government's task is
organizing schools to educate and develop the nation and should focus on public
school. Even if should help private schools should schools that educate and
build the nation.
We
all understand that Madrasah not educate and build the nation instead fooled
and uncivilised the nation, because that is taught is the Koran as book of
Allah hu Barbar, but there is never a book from God. It is taught that Muhammad
a Stupid Barbar illiterate Arab as prophet,
but prophet is only Jewish culture and no prophet of the Arabs.
Soekarwo
said, "Whether there is provisions or not, the education assistance
program continues to run in East Java. The program is a form of basic services
that should be provided to citizens. Assistance programs that have been run
since 2006, as a concrete step in advancing the Madrasah Diniyah and a priority
program in the field of education. addition, for improving the quality of
teachers, the East Java Provincial Government on October 8 last year, cooperate
with the Chief Coordinator of Private Islamic University (PTAI) in 34 PTAI in
East Java. This is to make the teacher getting education degree (S-1). Later, a
thousand teachers in the Madrasah Diniyah be sent to university to get S-1 at
34 accredited PTAI in East Java. this year is the seventh generation of the
program. Since 2006 East Java province government has been sending 6400
teachers. From total teachers sent to school, 2700 teacher have passed the
S-1."
Furthermore
Soekarwo said, "Until now we have not received the provisions. If it is
true, that provisions is a discriminatory measures undertaken Minister to every
citizen. Because every citizen is entitled to receive all types of services
provided by the government, including Madrasah Diniyah."
Logical
thinking of Soekarwo is upside down, even discriminatory is what he is
doing by providing regional budget to
Madrasah. East Java people who need help is a LOT. Because of that the budget
should be used selectively based on benefits and priorities. Improving the
health services and housing services more useful and needed by the people of
East Java.
With
that statement Soekarwo challenging and opposing the Interior Minister which
can be categorized as treason. Soekarwo not deserve to be governor and to the
people of East Java East Java who want to look forward, it is recommended not
to select Soekarwo in the upcoming gubernatorial election.
Chairman
of the Regional Board of LP Ma'arif of NU East Java, Dr Muzakki, on December 27
said, "Who would receive the greatest impact of the policy of the Minister
is NU. Because the majority of madrasah education institutions in the shade of
NU Ma'arif Institutions." While urging the Central Board of Nahdlatul
Ulama (NU) soon to be assertive and refuse enactment of provisions of Minister
of Home Affair.
On
the other hand Central Board of NU urge the people to boycott PAY TAXES.
Apparently what is doing by NU is ROTTEN while in the center level provoking
people do not pay tax in regional level robbing money from provincial goverment
which also come from taxes.
Soekarwo
said, "East Java provincial government has allocated Regional School
Operational Assistance, with details of Rp 291 billion for education "ula
dan wusto". Meanwhile, the total budget allocation for Madrasah Diniyah
education of Rp 423 billion.
Money
as much as 423 billion is very large and can be used to finance the needs of
the people of East Java that is more beneficial to build the nation. If they
were who living in ignorance and barbarism of Islam feel the need to finance
Madrasah must come from donations of Islamic people, use zakat funds and not
ALLOWED taking provincial government funds because there are funds of infidels
in that budget.
Parliament
must give support to the Ministry of Home Affair that regional budget are no
longer robbed by the Madrasah and used to fooling and uncivilising the nation.
Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesia Corruption Watch
(ICW) had to intervene, investigate funds used by Soekarwo to finance the
Madrasah as a form of corruption of public money.
***
DPR,
KPK, ICW harus dukung Mendagri Cegah APBD dirampok Madrasah, hari ke-69 setelah Vidio Akhir dari Islam
Hari ini adalah hari ke-69 setelah Vidio berjudul Akhir dari Islam saya sebarluaskan, ternyata
tidak ada satu pun tokoh Islam Indonesia yang membantah atau marah. Ayo jangan
ragu lagi terus sebarkan vidio tersebut sampai Islam hilang dari muka bumi.
Perhatikan perkembangan berikut.
MERDEKA.COM, Gubernur Jawa
Timur Soekarwo, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/1)
mengatakan, “Menentang imbauan Menteri Dalam Negeri yang melarang Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dipakai untuk membantu madrasah. Karena imbauan itu bertentangan
dengan UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Imbauan itu bertolak
belakang dengan aturan perundang-undangan lebih tinggi.”
Soekarwo
yang hidup dalam KEDUNGUAN dan KEBIADABAN Islamiyah tidak paham bahwa tugas
pemerintah adalah mencerdaskan dan membangun bangsa. Tugas pemerintah adalah
menyelenggarakan sekolah yang mencerdaskan dan membangun bangsa dan harus fokus
pada sekolah negeri. Kalaupun perlu membantu sekolah swasta harus sekolah yang
mencerdaskan dan membangun bangsa.
Kita
semua paham Madrasah tidak mencerdaskan dan membangun bangsa malah MEDUNGUKAN
dan MEMBIADABKAN bangsa, karena yang diajarkan adalah Alquran sebagai kitab
Allah hu Barbar, padahal tidak pernah ada kitab dari Tuhan. Yang diajarkan adalah
Muhammad Arab buta huruf yang DUNGU dan BIADAB adalah nabi padahal nabi hanya
budaya Yahudi dan tidak ada nabi dari Arab.
Soekarwo
mengatakan, "Ada atau tidak ada surat edaran itu, program bantuan
pendidikan ini terus berjalan di Jawa Timur. Program ini merupakan sebuah
bentuk pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada warga negara. Program
bantuan itu sudah dijalankan sejak 2006, sebagai langkah konkret memajukan
Madrasah Diniyah dan menjadi program prioritas utama di bidang pendidikan. Selain
itu, buat meningkatkan kualitas pengajar, Pemprov Jawa Timur melakukan kerja
sama dengan Ketua Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di 34 PTAI
se-Jawa Timur pada 8 Oktober tahun lalu. Hal itu buat mendapatkan tingkat
pendidikan pengajar setingkat Strata Satu (S-1). Nantinya, seribu guru di
Madrasah Diniyah akan disekolahkan untuk menerima gelar S-1 di 34 PTAI se-Jatim
yang telah terakreditasi. Tahun ini merupakan angkatan ke tujuh untuk
pelaksanaan program tersebut. Sejak 2006, Pemprov Jatim telah menyekolahkan
6.400 guru. Dari total guru disekolahkan, 2.370 guru sudah lulus S-1."
Selanjutnya
Soekarwo mengatakan, "Sampai saat ini kami belum menerima surat edaran itu.
Jika Surat Edaran itu benar, Surat Edaran itu merupakan langkah diskriminatif yang
dilakukan Mendagri kepada setiap warga negara. Sebab, setiap warga negara
berhak menerima segala jenis pelayanan yang diberikan pemerintah, termasuk
Madrasah Diniyah."
Logika
berpikir Soekarwo sudah terbalik-balik karena yang diskriminatif malah apa yang
dia lakukan dengan memberikan dana APBD
kepada Madrasah. Masyarakat Jawa Timur yang memerlukan bantuan sangat BANYAK.
Karena itu APBD harus digunakan secara selektif berdasarkan manfaat dan
prioritas. Memperbaiki palayanan kesehatan dan perumahan lebih bermanfaat dan
lebih dibutuhkan oleh masyarakat Jawa Timur.
Dengan
pernyataannya itu Soekarwo menantang dan menentang Menteri Dalam Negeri yang
dapat dikatagorikan MAKAR. Soekarwo tidak pantas menjadi Gubernur dan kepada
masyarakat Jawa Timur yang ingin melihat Jawa Timur maju, dianjurkan untuk tidak
memilih Soekarwo pada pemilihan gubernur
yang akan datang.
Ketua
Pengurus Wilayah LP Ma'arif NU Jawa Timur, Dr Muzakki, pada 27 Desember lalu
mengatakan, "Yang akan menerima dampak terbesar dari kebijakan Mendagri
adalah NU. Sebab mayoritas lembaga pendidikan madrasah ada di dalam naungan
Lembaga Pendidikan Ma'arif NU." Sambil mendesak Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) segera bersikap tegas dan menolak diberlakukannya Surat Edaran
Mendagri itu.
Padahal
PBNU mengajak masyarakat MEMBOIKOT MEMBAYAR PAJAK. Ternyata apa yang dilakukan
NU BUSUK, sementara di pusat memprovokasi masyarakat tidak membayar pajak, di
daerah merampok uang APBD yang juga dari pajak.
Soekarwo
mengatakan, “Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengalokasikan dana Bantuan
Operasional Sekolah Daerah, dengan rincian Rp 291 miliar untuk jenjang
pendidikan ula dan wusto. Sedangkan, total alokasi anggaran pendidikan untuk
Madrasah Diniyah sebesar Rp 423 miliar.
Uang
sebanyak 423 milyar sangat besar dan dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan
masyarakat Jawa Timur yang lebih bermanfaat untuk membangun bangsa. Kalaupun
mereka yang hidup dalam KEDUNGUAN dan KEBIADABAN Islam merasa perlu Madrasah
harus dibiayai dari sumbangan orang-orang Islam, gunakan dana zakat dan tidak
BOLEH mengambil dana APBD karena di APBD
ada dana orang-orang kafir.
DPR
harus segera memberi dukungan kepada Menteri Dalam Negeri agar dana APBD tidak
lagi dirampok oleh Madrasah dan digunkan untuk MENDUNGUKAN dan MEMBIADABKAN
bangsa. KPK dan ICW harus turun tangan, mengusut dana yang digunakan Soekarwo
untuk membiayai Madrasah sebagai bentuk penyalanggunaan uang rakyat.
No comments:
Post a Comment