Today is 14th days after my Video titled The End of Islam disseminated, apparently none of the Indonesian Muslim leaders who deny or angry. Do not doubt let's continue spreading the video until Islam vanished from the earth. Consider the following developments.
Tuesday
(13/11/2012) The Constitutional Court (MK) led by Mahfud MD (let's call it
member of NU) granted the Judicial Review of the existence of BP Migas (Management
Agency of Oil and Gas) and BP Migas declared unconstitutional so that BP Migas
to be dissolved and the subsequent management of oil and gas were transferred
to government. The Court's decision AMAZING, why? Notice who filed a Judicial
Review.
Judicial
Reviem of Oil and Gas Law filed by 30 figures and 12 organizations among others
Muhammadiyah representated by Din Syamsuddin, Hizb ut-Tahrir Indonesia Lajnah
Siyasiyah, PP Unity of Islam, Islam Indonesia Syarikat PP, PP Al-Ershad
Al-Islamiyah, the Indonesian Muslim Brotherhood PP, Solidarity spokesman
parking, merchants Street Markets, Entrepreneurs and Employees (SOJUPEK), and
the Indonesian Muslim students Action Unit. While the figures such as Hasyim
Muzadi, Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid,
Laode Ida, Hendri Yosodiningrat, and AM Fatwa.
Easily
seen Muhammadiyah in collaboration with NU (call it Islam) successfully
disperse BP Migas that made the government worried and disturbed because of the
role of oil and gas in Indonesia's economy is huge. Are steps taken by
Muhammadiyah in collaboration with NU is a step that benefits for Indoneisia
progress, please follow the following opinion from a professor who is also
Muslim.
Professor
of Legal Studies from University of Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana said MK
decision unfortunate. MK can be likened had burned the barn, and not the rat,
when BP Migas considers inefficient and open up opportunities for abuse of
power. Secondly, in Indonesia today many institutions are inefficient and
whether based inefficiencies and the potential for abuse of power existing
institutions necessarily considered unconstitutional. The third reason for MK
considers BP Migas as an institution that is completely separate from the
state. If so then the state company is also unconstitutional.
Is
the government was shaken after Din Syamsudin and his Muslim friends managed to
disperse BP Mugas? Not at all, Indonesia Civilization has been developed, it is
not easily undermined by Din Syamsudin and his Muslim friends. Only by issuing
some decisions the problems of BP Migas can be solved by the government. Then
what is the real purpose of Din Syamsudin and his Muslim friends?
Obviously
his intention is evil and intent to overthrow the government? Why Din Syamsudin
intended to overthrow the government, because he aware Islam will soon be sink
engulfed by the progress of Indonesia civilization. In a panic Islam will sink,
Din Syamsudin with his Muslim friends in desperation doing anything to
undermine the government.
If
Din Syamsudin and his Muslim friends, wants to make the state more efficient,
laws that must be tested to MK is the law of Hajj because clearly contrary to
the Constitution, tour of Hajj must be organized by private company. If Din
Syamsudin objects to the foreign role, as an Islamic institution what should he
do is to reduce dependence on Saudi Arabia and Din Syamsudin can build the
Kabah in Aceh Indonesia so people who want to make hajj travel can go the porch
Mecca (Aceh). The savings can be huge for sure.
More
act done by NU and Muhammadiyah in a panic facing the sinking of Islam, Islam
will sooner perish from Indonesia.
***
Jeritan Din Syamsuddin mengiringi tenggelamnya Islam,
hari ke-14 setelah Vidio Akhir dari Islam
Hari
ini adalah hari ke-14 setelah Vidio berjudul Akhir dari Islam saya
sebarluaskan, ternyata tidak ada satu pun tokoh Islam Indonesia yang membantah
atau marah. Ayo jangan ragu lagi terus sebarkan vidio tersebut sampai Islam
hilang dari muka bumi. Perhatikan perkembangan berikut.
Selasa
(13/11/2012) Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh Mahfud MD (sebut saja
orang NU) mengabulkan Judicial Review tentang keberadaan BP Migas dan
menyatakan BP Migas tidak konstitusional sehingga BP Migas harus dibubarkan dan
selanjutnya pengelolaan minyak dan gas dialihkan kepada pemerintah. Keputusan
MK ini LUAR BIASA, mengapa? Perhatikan yang mengajukan Judicial Review.
Pengujian UU Migas diajukan 30 tokoh dan 12 ormas diantaranya PP
Muhammadiyah yang diwakili Din Syamsuddin, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir
Indonesia, PP Persatuan Umat Islam, PP Syarikat Islam Indonesia, PP Al-Irsyad
Al-Islamiyah, PP Persaudaraan Muslim Indonesia, Solidaritas Juru Parkir,
Pedagang Kaki Lima, Pengusaha dan Karyawan (SOJUPEK), dan Kesatuan Aksi
Mahasiswa Muslim Indonesia. Sementara tokohnya antara lain Hasyim Muzadi,
Komaruddin Hidayat, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Salahuddin Wahid, Laode Ida,
Hendri Yosodiningrat, dan AM Fatwa.
Mudah
dilihat Muhammadiyah bekerjasama dengan NU (sebut saja Islam) berhasil
membubarkan BP Migas yang tentu membuat pemerintah kuatir dan terganggu karena
peranan Migas dalam perekonomian Indonesia sangat besar. Apakah langkah yang
diambil Muhammadiyah bekerjasama dengan NU merupakan langkah yang bermanfaat
bagi kemajuan Indoneisia, ikuti pendapat berikut dari seorang guru besar yang
juga Muslim.
Guru
Besar Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana mengatakan keputusan
MK patut disayangkan. Pertama MK bisa diibaratkan telah membakar lumbung, dan
bukan tikus, ketika menganggap BP Migas inefisien dan membuka peluang
penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, di Indonesia saat ini banyak lembaga yang
tidak efisien dan apakah berdasarkan inefisiensi dan potensi penyalahgunaan
kekuasaan tersebut lembaga yang ada serta merta dianggap tidak konstitusional.
Alasan ketiga karena MK menganggap BP Migas sebagai suatu lembaga yang
benar-benar terpisah dari negara. Kalau
memang demikian maka BUMN juga tidak konstitusional.
Apakah
Pemerintah menjadi goyah setelah Din Syamsudin dan kawan-kawan Islamnya berhasil
membubarkan BP Mugas? Sama sekali tidak, peradaban Indonesia sudah maju, tidak
mudah dirongrong oleh Din Syamsudin dan kawan-kawan Islamnya. Hanya dengan
mengeluarkan beberapa keputusan masalah BP Migas sudah dapat diatasi oleh
pemerintah. Lalu apa sesungguhnya maksud Din Syamsudin dan kawan-kawan
Islamnya?
Jelas
niatnya jahat dan maksudnya menggulingkan pemerintah. Mengapa Din Syamsudin
bermaksud menggulingkan pemerintah? Karena sadar Islam akan segera tenggelam
ditelan kemajuan peradaban Indonesia dan
dalam kepanikan Islam akan tenggelam, Din Syamsudin bersama rekan-rekan
Islamnya kalap melakukan apa saja yang dapat mengoyahkan pemerintah.
Jika
Din Syamsudin beserta kawan-kawan Islammya, ingin membuat negara lebih efisien, UU yang harus diuji ke MK adalah UU Haji
karena jelas bertentangan dengan UUD, seharusnya wisata haji diselenggarakan
oleh swasta. Jika Din Syamsudin keberatan dengan peranan asing, sebagai lembaga
Islam seharusnya yang dilakukan adalah mengurangi ketergantungan pada Arab
Saudi dan Din Syamsudin dapat membuat Kabah di Aceh sehingga orang Indonesia
yang ingin wisata haji cukup ke serambi Mekah. Penghematan yang didapat pasti
sangat besar.
Semakin
banyak ulah yang dilakukan NU dan Muhammadiyah dalam kepanikan menghadapi
tenggelamnya Islam akan semakin cepat Islam musnah dari Indonesia.
No comments:
Post a Comment