Pilihlah Jokowi – JK (39)

Pilihlah Jokowi – JK (39)

MERDEKA.COM. Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menyatakan jika capres dan cawapres nomor urut satu ini menang di Pilpres 9 Juli mendatang, tidak akan membangun Negara Islam, melainkan negeri kaum muslim. "Jadi sangat tidak benar, kalau ada isu yang disampaikan Alwi Shihab (tim Jokowi-JK), orang-orang muslim tidak akan baca Salawat lagi jika Prabowo menang. Saya jamin kalau Prabowo-Hatta menang, Salawat akan terus berkumandang dari Istana Negara," tegasnya berjanji.

Perlu disadari bahwa walaupun mayoritas pemilih tercatat beragama Islam tetapi kebanyakan tidak suka dengan negara Islam atau negara Muslim, terbukti dari pemilihan legislatif, 70 % pemilih mendukung partai nasionalis dan hanya 30 % yang mendukung partai Islam. Pernyataan Mahfud MD bisa termasuk bunuh diri karena hanya fokus menjaring yang 30 % dan pasti kalah.

Perlu diperhatikan pernyataan Mahfud MD sebenarnya merupakan reaksi atas apa yang diucapkan oleh Alwi Shihab yang isinya pasti tidak menguntungkan kubu Jokowi bahkan merugikan.

Mahfud MD dan Alwi Shihab keduanya orang NU, perlu diperhatikan agar kampanye Jokowi jangan terseret ke dalam perseteruan antara sesama orang-orang NU karena pasti tidak menguntungkan. 

Karena orang-orang NU sebagian menjadi pendukung Prabowo dan sebagian menjadi pendukung Jokowi, para pendukung Jokowi perlu waspada agar tidak ada yang menggunting di dalam lipatan atau malah ada yang menggembosi dari dalam.

Walaupun beberapa survei sudah menunjukkan Jokowi akan menang, tetapi sebaiknya waspada dengan isu yang berbau agama, karena susah dikendalikan dan sebaiknya dihindari, lebih bermanfaat fokus pada masalah pembangunan agar jumlah pemilih yang melihat kelebihan Jokowi bertambah banyak dan akan memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

 

***

Pilihlah Jokowi – JK (38)

Idrus Marham, Sekjen Golkar, ketika menerima dukungan ribuan kepala desa Sulawesi Selatan di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2014) malam, mengatakan,  "Saya minta kepada kades-kades ini menyampaikan info sesuai fakta yang ada. Apabila info yang sampai ke masyarakat kita sampaikan apa adanya, bagaimana Jakarta yang macet, bagaimana hasil audit BPK DKI itu turun kelas dari wajar tanpa pengecualian (WTP) menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), kita sampaikan saja.” Tidak ada prestasi yang signifikan, begitu yang diungkapkan oleh Idrus saat menilai sosok capres nomor urut 2.

Kampanye yang dilakukan oleh Idrus Marham perlu dijelaskan kepada orang banyak, yaitu ada ribuan kepada desa Sulawesi Selatan yang memberikan dukungan kepada Prabowo dan acaranya dilakukan di Restoran di Jakarta. Pertanyaannya, siapa yang membiayai perjalanan ribuan kepala desa itu dari Sulawesi Selatan ke Jakarta dan siapa yang membayar biaya akomodasi mereka? Prabowo kah?

Tentu tidak mungkin para kepala desa itu membayar biaya perjalanan mereka hanya untuk menyampaikan dukungan kepada Prabowo. Mereka pasti mau memberi dukungan karena di-service jalan-jalan ke Jakarta dan mungkin juga pulangnya mendapat uang saku.

Tapi apakah nanti mereka akan memilih Prabowo, belum tentu. Ada kemungkinan mereka justru akan melakukan seperti apa yang dianjurkan oleh Prabowo dalam kampanyenya, “Terima jalan-jalannya tetapi coblos calon presiden yang lain.” Dan belum tentu warga desa mereka akan memilih Prabowo setelah mereka tahu bahwa kepala desa mereka di-service tetapi rakyatnya tidak mendapat apa-apa sehingga mereka menjadi sadar bahwa calon pemimpin yang berkampanye seperti itu tidak layak untuk dipilih.

Apa yang tidak disebut sebagai prestasi Jokowi oleh Idrus Marham, perlu dijelaskan kepada rakyat, tidak perlu banyak-banyak, dua saja sudah cukup, yaitu ada Waduk Pluit yang menjadi Asri dan ada Rumah Deret yang menjadi pemukiman yang sehat. Jika dua prestasi itu dikerjakan oleh Jokowi di semua kota-kota besar di Indonesia setelah menjadi presiden, pasti manfaatnya sangat besar bagi kehidupan rakyat banyak.

Selama memimpin Jakarta, ada pejabat Pemprov DKI Jakarta yang kemungkinan akan masuk penjara, yaitu mantan Kepala Dinas Perhubungan, bukan karena menjalankan perintah Jokowi tetapi justru karena tidak menjalankan tugas yang diberikan oleh Jokowi.

Bandingkan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Prabowo sebagai seorang pemimpin kepada mereka yang dipimpin. Kita tidak pernah mendengar ada prestasi yang diukir oleh Prabowo selama menjadi Komandan Jenderal Kopasus yang berdampak positif kepada orang-orang yang dipimpinnya dan yang terjadi malah sebaliknya.

11 anggota Tim Mawar Kopassus dihukum oleh Mahkamah Militer. Delapan orang perwira dan tiga bintara. Perwira yang dipecat dari dinas militer tanpa melalui Mahkamah Militer yakni, Letjen (Purn) Probowo Subianto (mantan Danjen Kopassus), Mayjen (Purn) Muchdi Purwoprandjono (Danjen Kopassus saat penculikan terbongkar) dan Kolonel Inf Chairawan Kadarsyah Nusyirwan (Komandan Grup-4 Kopassus). Delapan perwira divonis Mahkamah Militer yakni: Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) yang dihukum 22 bulan penjara dan dipecat sebagai anggota TNI, Kapten Inf Fausani Syahrial (FS) Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus dan Kapten Inf Untung Budiharto, yang masing-masing dihukum 20 bulan penjara dan memecat mereka sebagai anggota TNI.

Setelah melepas jabatan Danjen Kopassus, Prabowo menjabat sebagai Panglima Kostrad sampai diberhentikan dari dinas militer dan tidak ada prestasi apa-apa yang dapat dijadikan acuan bahwa Prabowo adalah pemimpin yang baik.

Ada beberapa orang yang terpengaruh oleh kampanye kubu Prabowo, mengatakan akan memilih Prabowo sebagai presiden, agar mendapat presiden yang tegas dan gubernur yang baik. Ini alasan yang salah, Jokowi dapat berprestasi memajukan Jakarta pada masa SBY menjabat presiden, tetapi jika Prabowo yang menjadi presiden tentu akan menghadapi banyak masalah yang bersumber dari ketidakmampuannya mengelola adminiistrsi negara yang bukan tidak mungkin akan menyebabkan semua daerah mengalami kesulitan.

Pada tanggal 9 Juli nanti pertaruhannya sangat besar, yaitu memilih antara memundurkan bangsa atau memajukan bangsa, jika Anda ingin bangsa ini maju tak ada pilihan lain selain memilih Jokowi menjadi presiden.

Merdeka !!!!!

 

***

Pilihlah Jokowi – JK (37)

Litbang Kompas melakukan jajak pendapat seputar adu konsep ekonomi antara Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Jajak pendapat ini, yang dilakukan pada 14-20 Juni 2014, melihat seberapa setuju dan yakin rakyat memandang visi-misi kedua capres di bidang ekonomi.

Sebanyak 76% responden setuju dengan visi-misi Prabowo yang akan fokus pada pembangunan sektor pertanian untuk menyerap banyak tenaga kerja, namun hanya 45% responden yang menilai Prabowo mampu menjalankannya. Sebanyak 52% responden setuju dengan visi-misi Prabowo yang akan menutup kebocoran uang negara Rp 1,134 triliun per tahun, namun hanya 32% responden yang menilai Prabowo mampu menjalankannya. Sebanyak 67% responden setuju dengan visi-misi Prabowo meningkatkan rata-rata pendapatan dari Rp 3 juta menjadi Rp 6 juta per bulan, namun hanya 37% responden yang yakin dengan janji Prabowo itu. Sebanyak 68% responden setuju dengan janji Prabowo membuka 2 juta hektar sawah baru dengan memanfaatkan hutan rusak, namun hanya 47% yang yakin Prabowo mampu melaksanakannya.

Sementara, sebanyak 67% responden setuju dengan ide Jokowi soal investasi dan pembangunan infrastruktur di daerah dan 67% responden yakin Jokowi mampu melakukannya. Sebanyak 83% responden setuju dengan ide Jokowi melakukan investasi manusia dengan Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesi Pintar dan sebanyak 66% responden yakin Jokowi bakal melaksanakan program itu. Konsep Jokowi soal tol laut berupa pelabuhan dan kapal besar di wilayah barat dan timur Indonesia disetujui 79% responden dan 60% responden yakin Jokowi mampu menjalankannya. Sementara visi-misi Jokowi membangun sistem birokrasi yang ramah investasi dan memudahkan perizinan disetujui 83% responden dan diyakini 69% responden bakal terlaksana.

Selama ini survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas dipercaya kebenarannya karena dikerjakan secara profesional dan tidak memihak. Dari survei itu masyarakat sudah menilai bahwa Prabawo membual sedangkan Jokowi dipercaya.

Masih ada sisa waktu beberapa hari lagi sebelum masa kampanye berahir, sebaiknya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meyakinkan rakyat bahwa di bawah kepemimpinan Jokowi, Indonesia akan menjadi bangsa dan negara yang HEBAT.

Merdeka !!!!!

 

***

Pilihlah Jokowi – JK (36)

Perhatikan berita-berita berikut ini:

25 Juni 2014. Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Robert Blake mengatakan pemerintah Indonesia harus menyelidiki tuduhan keterlibatan calon presiden Prabowo Subianto dalam pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM) pada dasawarsa 1990-an.

11 Juni 2014. KPK memeriksa Cawapres Hatta Rajasa pada Rabu (10/6) pagi tadi. Hatta diperiksa penyidik KPK sebagai saksi kasus KRL hibah dari Jepang pada 2006 dimana saat itu ia menjadi menteri perhubungan. Hatta datang ke kantor KPK pukul 07.34 WIB. Ia ditemani dua orang stafnya. Diberitkan, dalam kasus ini KPK telah menahan Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Soemino Eko Saputro. Kasus ini terjadi saat Hatta Rajasa masih menjadi Menteri Perhubungan.

10 Mei 2014. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyatakan masih banyak pengembang di DKI Jakarta yang berhutang membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum). Tidak terkecuali Bakrie Land yang membangun kawasan Rasuna Said Kuningan.

Masalah Bakrie Land jelas, hingga Prabowo – Hatta yang mendapat dukungan dari Aburizal Bakrie, mendaftarkan ke KPU menjadi capres dan cawapres, hutangnya belum diselesaikan. Masalah korupsi di Kementerian Perhubungan, Hatta Rajasa masih diperiksa sebagai saksi, apakan akan jadi tersangka atau tidak, belum diketahui. Masalah pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo memang harus diklarifikasi.

Hukum menganut azas praduga tak bersalah tetapi jika mereka menjadi penguasa, resikonya harus diperhitungkan dari sekarang.

Apakah Bakrie Land akan melunasi hutang fasos dan fasum setelah Prabowo menjadi presiden dan sesuai yang dijanjikan Prabowo, Aburizal Bakrie akan menduduki jabatan kursi Menteri Utama? Atau malah memanfaatkan kekuasaan yang ada di tangannya agar Pemprov DKI Jakarta mengubah kebijakannya sehingga hutang itu tak ada lagi.

Setelah Hatta Rajasa menduduki kursi Wakil Presiden apakah akan dibiarkan penyelidikan oleh KPK yang sudah menetapkan Soemini Eko Saputro sebagai tersangka, merembat ke dirinya atau malah akan mengerahkan segala upaya agar tuntutan hanya difokuskan pada Soemino Eko Saputro.

Setelah Prabowo menjadi Presiden, apakah klarifikasi atas kerusahan Mei 98 masih dapat dilanjutkan atau malah ditutup sama sekali seolah-oleh tidak pernah terjadi apa-apa.

Dengan menyelenggarakan pemilihan presiden, kita semua berharap bangsa dan negara ini akan menjadi lebih baik, bukan malah terjerumus ke dalam jurang kekacauan karena pemimpin yang terpilih terlilit banyak masalah. Jika Anda sependapat bahwa kita ingin bangsa dan negara ini maju, Anda tak punya pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 8 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (35)

Jumat 20 Juni 2014 malam, Kadin menggelar dialog dengan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ketika salah seorang anggota Kadin bertanya, apa yang akan dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan pengusaha, Prabowo menjawab, "Kita harus bersama-sama. Pengusaha, pelaku industri, dan siapapun. Ayo kita bangun negeri ini." Tidak ada langkah nyata yang akan dijalankan oleh Prabowo jika terpilih menjadi presiden.

Pada giliran berikutnya, seorang pengusaha bertanya tentang pengembangan industri tadisional, dijawab oleh Jokowi, “Para duta besar akan diberi tugas bukan hanya mencari pasar tetapi juga akan diberi kewenangan sampai melakukan negosiasi.” Langkah yang akan diambil sangat jelas dan pasti dapat diimplementasikan.

Ketika Bung Karno menjadi presiden, memang retorika yang dibutuhkan untuk memberi semangat kepada masyarakat untuk bersama-sama membangun, karena kemampuan administrasi pemerintah waktu  itu masih sangat lemah, tidak banyak yang dapat dilakukan oleh pemerintah. Tetapi di jaman sekarang administrasi pemerintahan relatif sudah berjalan dengan baik dan masyarakat juga sudah menjalankan tugas mereka masing-masing, di antaranya para pengusaha sudah profesional dan tahu apa yang harus dilakukan.

Presiden yang akan datang harus dapat menggerakan administrasi pemerintahan, agar dapat bersinergi dengan semua kekuatan bangsa, bukan hanya menghimbau masyarakat untuk ikut membangun, karena apa yang dilakukan masyarakat tentu saja berbeda dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Dari jawaban di atas terlihat dengan jelas, Prabowo tidak paham bagaimana administrasi pemerintahan harus dijalankan untuk mendorong agar pengusaha dapat lebih berhasil dalam meningkatkan kemakmuran bangsa. Tetapi Jokowi sudah paham langkah-langkah apa yang harus diambil pemerintah yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha tetapi akan sangat membantu berkembangnya dunia usaha.

Jika Anda ingin Indonesia menjadi bangsa dan negara yang HEBAT dalam waktu dekat, tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi agar menjadi presiden, pada pemilihan presiden tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

 

***

Pilihlah Jokowi – JK (34)

BPK memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) pada Laporan Keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2013. Opini itu menurun satu tingkat dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang didapat DKI selama dua tahun terakhir ini. Menurut BPK ada 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun. Dari 86 temuan itu yang menunjukkan indikasi kerugian daerah mencapai Rp 85,36 miliar. Sedangkan temuan potensi kerugian mencapai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 miliar dan temuan 3E atau pemborosan sebesar Rp 23,13 miliar.

Dibandingkan dengan opini Wajar dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2013 yang juga diberikan BPK, sebenarnya tidak ada masalah dengan WDP untuk Pemrov DKI Jakarta tetapi karena opini tersebut turun dibandingkan dengan opini atas laporan Pemrov DKI Jakarta tahun sebelumnya, ada kesan seolah-olah ada yang tidak beres pada Pemprov DKI Jakarta setelah dipimpin oleh Jokowi.

Tanggal 20 Juni Plt Gubernur berbicara kepada wartawan, "Ini baik buat kami, menggambarkan SKPD mana yang jujur mana tidak. Ada beberapa kan yang udah kami ganti kayak Perhubungan, Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan." Artinya Pemprov DKI dibawah pimpinan Jokowi memang menghendaki, BPK melakukan audit sebaik mungkin sehingga masalah yang tidak terungkap pada tahun sebelumnya menjadi terungkap. Dari sini kita dapat melihat bahwa perubahan yang dilakukan Jokowi menuju ke arah kebaikan, bukan menutup-nutupi tetapi malah meminta agar semuanya dibuka sebagai dasar untuk melakukan perbaikan.

Kita tahu audit yang tidak dilakukan dengan benar dapat berakibat buruk dan hal seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia tetapi juga terjadi di Amerika Serikat yang pernah menimpa perusahaan PricewaterhouseCoopers. Dari pengalaman seperti itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpin yang minta agar audit dilakukan sebaik mungkin dan malah senang kebokbrokan di instansi yang dipimpinnya terbongkar adalah pemimpin sejati yang berusaha membawa kebaikan kepada orang banyak, bukan agar dirinya dipersepsikan berhasil.

Jokowi bukan hanya membiarkan BPK bekerja sebaik mungkin malah meminta agar audit dilakukan dengan benar diperkuat dengan gagasannya melakukan e-auditing. Hal ini memberi indikasi kuat bahwa dari perjalanan kariernya memang tak ada yang perlu ditutup-tutupi. Berbeda dengan pemimpin yang mempunyai catatan buruk pada masa lalunya yang akan melihat audit sebagai hal yang dapat mendatangkan gangguan, karena jika audit dilakukan dengan benar lalu merembet ke masa lalu tentu saja dapat menghancurkan reputasinya.

Dari laporan Audit BPK kita dapat menarik kesimpulan, jika Jokowi menjadi presiden sudah ada jaminan bahwa pemerintahakan akan terbuka dan audit akan dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jaminan ini tidak mungkin kita dapat dari mereka yang sekarang menjabat yang dari pemberitaan kita tahu banyak masalah.

Jika Anda menginginkan presiden mendatang adalah presiden yang mau bekerja terbuka, tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (33)

Plt Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengakui jika Jakarta Night Festival 2014 tak semeriah tahun lalu. “Pokoknya kalau tidak ada Pak Jokowi, kurang meriah. Liat saja tadi sepanjang jalan ke sini. Nggak ramai,” ujar pria yang biasa disapa Ahok itu di Monas, Sabtu (21/6/2014).

Seorang pedagang kerak telor yang mangkal sejak sore di dekat Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Hotel Indonesia mengaku pengunjung lebih sedikit. "Pengunjungnya banyakan tahun lalu. Tahun lalu saya habis 150 porsi, sekarang baru 75 porsi," kata Abdurrahman.

Kenyataan ini mengungkapkan fakta bahwa Jokowi dicintai oleh rakyat dan jangan ditarik kesimpuan bahwa Jokowi harus kembali memimpin Jakarta karena yang berhak mendapatkan Jokowi bukan hanya rakyat Jakarta tetapi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kemudian terbukti Jakarta ditinggal Jokowi mengalami kemunduran banyak solusi yang dapat diambil, salah satunya menarik Basuki Tjahaja Purnama menjadi salah seorang menteri yang pasti akan juga akan sangat bermanfaat bagi kemajuan bangsa. Masalah Gubernur Jakarta dapat diserahkan kepada kader PDI Perjuangan lainnya dan PDI Perjuangan mampu mengisi kursi gubernur Jakarta dengan kader yang mumpuni.

Baritahukan kepada semua orang Indonesia, jika Jokowi menjadi presiden, keramaian Night Festival bukan hanya di Jakarta tetapi di semua kota besar di Indonesia dari Aceh sampai Papua. Tidak ada pilihan lain pada tanggal 9 Juli mendatang selain memilih Jokowi sebagai presiden.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (32)

Mengawali tulisan kali ini, saya dan keluarga ingin menyampaikan Selamat Ulang Tahun kepada Bapak Joko Widodo, semoga panjang umur, sehat dan bahagia selalu dan yang paling penting saat ini adalah terpilih menjadi Presiden RI ke-7 pada tanggal 9 Juli mendatang.

Hari ini usia Jokowi menginjak 53 tahun, bandingkan dengan usia mereka yang pernah menjabat sebagai presiden RI. Bung Karno menjadi presiden pada usia 44 tahun, Pak Harto 46 tahun, Habibie 62, Gus Dur 59, Megawati 54, dan SBY 55.

Dengan jiwa mudanya, Bung Karno berhasil membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda sampai tuntas ditandai dengan diserahkannya Irian Barat ke tangan Indonesia. Dengan semangat muda Pak Harta berhasil menghindari kehancuran Indonesia akibat konflik di dalam negeri. Jiwa dan semangat muda itu sangat diperlukan dalam memimpin bangsa terutama pada saat harus terjadi berubah. Hal itu juga terjadi di Amerika Serikat. J.F. Kennedy berusia 44 tahun ketika menjabat presiden, Bill Clinton 47,  dan Obama 48.

Jika Jokowi pada bulan Oktober nanti dilantik menjadi Presiden RI ke-7 usianya memang masih di atas usia Bung Karno dan Pak Harto ketika menjadi presiden tetapi sudah lebih muda dibandingkan dengan peresiden yang lainnya, sehingga kita boleh berharap setelah Jokowi akan ada presiden RI lagi yang berusia di bawah 50 tahun.

Dari seorang pemimpin seusia Jokowi masih dapat diharapkan keberaniannya untuk berindak tegas dibandingkan dengan mereka yang lebih tua karena dengan bertambahnya usia, keberanian bertindak tegas akan meluntur dan digantikan dengan sikap yang lebih bijaksana. Kombinasi antara berani dan bijaksana memang diperlukan dalam menghadapi persoalan besar. Dalam cerita Mahabharata, Arjuna yang gagah perkasa didampingi oleh Sri Kreshna yang bijaksana. Obama juga menerapkan kombinasi itu dengan memilih Joe Biden yang berusia 67 tahun untuk menduduki kursi wakil presiden. Jokowi yang berusia 53 tahun didampingi oleh Jusuf Kalla yang berusia 72 tahun mencerminkan kombinasi yang ideal, berani dan bijaksana.

Karena calon presiden hanya ada dua, pilihan selain Jokowi adalah Prabowo yang berusia 63 tahun yang didampingi oleh Hatta Rajasa yang berusia 61 tahun. Keduanya sudah berusia di atas 60 tahun, yaitu usia yang tidak lagi mencerminkan keberanian untuk dapat bertindak tegas.

Dilihat dari segi usia pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla adalah yang paling ideal untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (31)

Tanggal 2 Juni 2014, Tim hukum Joko Widodo-Jusuf Kalla melaporkan beredarnya surat palsu tentang permohonan penangguhan pemeriksaan atas kasus dugaan korupsi Transjakarta oleh Kejaksaan Agung ke Mabes Polri. Diduga pemalsuan itu dilakukan oleh Edgar Jonathan S. yang mengaku bagian dari Tidar Jakarta selatan yang diperkirakan organisasi sayap partai Gerindra.

Rabu (18/6/2014), Ketua Progres 98, Faizal Assegaf memberikan keterangan tentang beredarnya transkrip pembicaraan yang katanya antara Megawati dengan Jaksa Agung Basrief yang dilakukan pada tanggal 3 Mei 2014 pukul 23.09 WIB dengan durasi 3 menit 12 detik. Isi transkrip :

 
Basrief Arief: ... Terima kasih bu, arahannya sudah saya terima, langsung saya rapatkan dengan teman-teman..."
Megawati: "... Itu anu, sampean jangan khawatir, soal media saya serahkan ke Pak Surya, nanti beliau yang berusaha meredam..."
Basrief Arief: "... Makasih bu, eskalasi pemberitaan beberapa hari agak naik, tapi alhamdulillah trendnya mulai menurun. Tim kami sudah menghadap Pak Jokowi meminta yang bersangkutan agar tidak terlalu reaktif ke media massa..."
Megawati: "... Syukurlah kalau begitu, intinya jangan sampai masalah ini (kasus TransJakarta) melemahkan kita, bisa blunder hadapi Pilpres, tolong diberi kepastian, soal teknis bicarakan langsung dengan Pak Trimedia dan mas Todung, aku percaya sama sampaean..."
Basrief Arief: "... Tadi sore kami sudah berkoordinasi, insyallah semuanya berjalan lancar, mohon dukungan dan doanya Bu, saya akan berusaha maksimal, Pak Trimedia juga sudah menjamin data-datanya..."
Megawati: "... Amien, semua ini ujian, semoga tidak berlarut-larut, apa sih yang ga dipolitisir, apalagi situasi kini makin dinamis, tapi saya percaya sampean dan kawan-kawan bisa meyakinkan ke media, saya percaya bisa diatasi, jangan kasus ini Pak Jokowi jadi terseret dan membuat agenda kita semua berantakan..."
Basyrief Arief: "... Insyallah saya usahakan, sekali lagi terima kasih kepercayaan ibu kepada saya dan teman-teman, kita komit kok Bu, untuk urusan ini (kasus TransJakarta) saya pasang badan..."

Baik surat maupun transrip tersebut jelas dibuat dengan sengaja dan dapat dikatakan sebagai kampanye hitam. Tetapi disikapi dengan cerdas, kampanye hitam tersebut sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menjelaskan siapa sebenarnya Jokowi dengan jalan membeberkan kepada masyarakat tentang seluk belum pengadaan bis dari China tersebut.

Senin 23 Desember 2013, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Hatta Rajasa dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo meninjau kedatangan bis Transjakarta yang baru di Pelabuhan Tanjung Priok. Didampingi Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino, Jokowi dan Hatta meninjau 86 unit yang sudah tiba dari 656 yang akan terus berdatangan hingga akhir Desember 2013.

Tanggal 15 Januari penggunaan bis-bis tersebut diresmikan oleh Jokowi di Silang Monas dan awal Februari sudah beredar berita bahwa sebagian dari bis yang didatangkan dari China tersebut mengalami kerusakan. Dari 30 unit yang diluncurkan tanggal 15 Januari, keesokan harinys 12 unit tidak dapat dioperasikan.

Senin, tangal 10 Februari, Jokowi menjelaskan kepada wartawan, "Saya mau cek bersama tim penerimaan barang. Saya suruh cek semua. Jika ada temuan bis rusak, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Pihak yang semestinya bertanggung jawab terhadap kerusakan bis baru adalah Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. Sudah jelas, dong."

Tanggal 12 Februari 2014 Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristoro dicopot dan diganti oleh M. Akbar yang saat itu menjabat Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat.

Tanggal 9 Mei 2014 Udar Pristono ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-32/F.2/Fd.1/05/2014. Selain Udar Kejagung juga menetapkan tersangka lainnya yaitu Prawoto, Direktur Pusat Teknologi dan Sistem Transportasi di BPPT berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-33/F.2/Fd.1/05/2014.

Rabu 21 Mei 2014, Udar mengatakan kepada wartawan, "Pak Jokowi pasti tahulah. Tahu persis, tidak mungkin tidak tahu. Pas bus itu datang di Pelabuhan Tanjung Priok, saya dan Pak Jokowi datang ke sana. Saya punya video dan gambar-gambarnya.”

Proyek itu senilai Rp. 1,5 triliun dari sebanyak 531 bus yang dibeli 14 diantaranya belum beroperasi karena rusak.

Sebenarnya banyak yang dapat diceritakan kepada masyarakat dari kasus pengadaan bis ini. Salah satunya, apa yang dikatakan oleh Udar memang benar bahwa Jokowi bersama Hatta melihat 86 bis yang baru datang di Pelabuhan Tanjung Priuk. Tetapi tentu saja Jokowi tidak melihat ada masalah di dalam bis itu karena bukan tugas gubernur untuk memastikan bahwa bis-bis tersebut layak diterima. Dalam prosedur pengadaan barang pemerintah ada Tim Penguji Barang yang dalam kasus ini melibatkan pejabat BPPT, untuk memastikan bahwa bis-bis yang datang telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum di dalam kontrak.

Tanggal 15 Januari Jokowi meresmikan pengoperasian 30 unit. Seharusnya bis-bis tersebut sudah melewati Tim Penguji Barang dan Tim Penguji Barang sudah memastikan bahwa bis-bis tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Lalu ditemukan ada masalah yang berarti Tim Penguji Barang tidak melakukan tugasnya dengan baik dan kemudian terbukti Tim Penguji Barang menerima suap sehingga Pejabat BPPT Prawoto ditetapkan oleh Kajaksaan Agung sebagai tersangka.

Tanggal 12 Februari Udar dicopot, kenyataan ini menunjukkan sikap Jokowi yang cepat bertindak dan sangat tegas, kurang dari satu bulan setelah terdengar ada masalah, orang yang paling bertanggunjawab langsung dicopot.

Bandingkan misalnya dengan kasus korupsi yang menyebabkan Suryadharma Ali ditetapkan sebagi tersangka oleh KPK. Sejak dugaan korupsi tercium oleh KPK tidak ada tindakan pembenahan apa pun yang dilakukan oleh Suryadharma Ali yang kemudian membuktikan bahwa pelakunya Menteri Agama sendiri.

Jika memang Udar diarahkan oleh Jokowi untuk memilih rekanan tertentu, tentu saja Udar dapat menujukkan ke publik, campur tangan Jokowi dalam masalah pembelian tersebut dan sudah menjadi rahasia umum, pembuktian adanya korupsi yang paling jitu adalah adanya pemberian dalam bentuk barang atau transfer uang seperti yang diterima oleh Anas Urbaningrum. Nyatanya, sampai hari ini tidak ada pihak yang dapat menjukkan bahwa Jokowi mendapat keuntungan dari pengadaan bis-bis tersebut.

Bis yang rusak sebenarnya hanya 14 dari 531 atau hanya 2,6 % dan ini perlu dijelaskan kepada masyarakat bahwa di dalam dunia teknik kesalahan sampai 5 % dapat dianggap wajar.

Lebih jauh yang harus dijelaskan kepada masyarakat, makna dari proyek pengadaan bis-bis tersebut bagi palayanan transportasi umum di Jakarta. Harus dibandingkan sebelum Jokowi memutuskan membeli bis-bis tersebut dan sesudah bis-bis tersebut dioperasikan maka akan tampak sekali pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

Juga bisa dibahas mengapa Jokowi yang berusaha mengangkat ESEMKA tetapi membeli bis dari China? Jawabannya sederhana karena lebih murah dan produksi di dalam negeri belum dapat bersaing. Lalu dapat dijelaskan, jika Jokowi menjadi presiden, 10 kota besar di Indonesia dapat digerakkan untuk membeli bis bersama-sama maka nilainya akan mencapai 15 triliyun dan dengan pesanan senilai tersebut, Jokowi dapat mendorong industri bis di dalam negeri mampu menyediakan bisa dengan kualitas yang tidak kalah dari China dan dengan harga yang kalaupun tidak lebih murah minimal tidak lebih mahal.

Jika kasusnya dijelaskan dengan benar kepada masyarakat, sebenarnya tidak perlu mengatakan, orang yang menyebarkan kampanye hitam sebagai orang jahat, karena masyarakat yang akan menilai bahwa mereka yang membuat berita bohong adalah orang jahat.

Tetapi memang belum semua orang dapat diajak berfikir kritis dan perlu juga dijelaskan bahwa Kejaksaan Agung memanggil Jokowi adalah hal yang sangat tidak mungkin karena sistem yang dierapkan menempatkan Kepala Dinas Perhubungan sebagai orang yang paling  bertanggunjawab. Jokowi hanya dapat dilibatkan dalam kasus tersebut, jika ada bukti menerima barang atau uang dari proyek tersebut.

Mengenai transkrip pembicaraan Megawati dengan Jaksa Agung, juga masyarakat perlu disadarkan bahwa pembicaraan tersebut tidak mungkin terjadi karena sejak Megawati menjabat presiden, pemerintah sudah tidak lagi ikut campur dalam urusan penegakan hukum dan di jaman pemerintahan Megawati, administrasi peradilan dipindahkan dari Kementerian Hukum dan HAM ke Mahkamah Agung sehingga masalah kehakiman sepenuhnya berada di luar campur tangan pemerintah.

Masih ada waktu sampai masa kampanye berahir dan sebaiknya waktu yang sisa dimanfaatkan untuk menjelaskan kepada masyarakat hal-hal yang berkaitan dengan semangat membangun yang akan berdampak mensejahterakan rakyat. Mari kita terus berusaha agar terjadi perubahan di Indonesia yaitu dengan memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (30)

Elektabilitas Jokowi turun di Jakarta, sebelum pencapresan mencapai 74 % lalu perlahan-lahan mulai tergerus. Mengenai alasannya, Ketua DPD PDI-Perjuangan DKI Jakarta Boy Sadikin mengatakan Senin (16/6/2014), "Kalau presidennya Prabowo, Gubernurnya Jokowi. Masyarakat sebagian besar tidak menginginkan Ahok jadi gubernur."

Jawaban Boy Sadikin tidak  tepat dan dapat menyesatkan dan agar sisa waktu kampanye dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, para pendukung Jokowi harus melihat hasil pemilihan legislatif yang lalu di mana 70 % pemilih memilih Partai Nasionalis sedangkan mereka yang memilih Partai Islam hanya berjumlah 30 % dan di dalam jajaran pemilih Partai Islam termasuk mereka yang memilih PKB.

Elektabilitas Jokowi sebelum pencapresan yang mencapai 74 % konsisten dengan hasil pemilihan legislatif dan jika ditarik kesimpulan dari fakta tersebut, mereka yang tidak suka Basuki Tjahaja Purnama menjadi Gubernur DKI Jakarta hanya sekitar 30 %. Artinya, penurunan elektabilitas Jokowi menjadi sekitar 50 % dapat dipastikan disebabkan sekitar 20 % pemilih nasionalis di Jakarta sudah meninggalkan Jokowi.

Angka elektabilitas Jokowi yang 74 % didapat sebelum ada JK sebagai cawapres dan sebelum PKB ikut dalam koalisi pendukung Jokowi sehingga dapat dipastikan bahwa beralihnya pemilih nasionalis meninggalkan Jokowi bukan karena isu rakyat Jakarta tidak suka Basuki Tjahaja Purnama menjadi gubernur tetapi karena pemilih nasionalis kuatir dengan hadirnya JK dan PKB.

Beberapa survei sudah memperkirakan bahwa Jokowi akan menang tetapi prosentase pemilihnya masih sekitar 50 % atau belum menjangkau seluruh pemilih nasionalis yang mencapai 70 % pada pemilihan legislatif. Karena itu, ada baiknya sisa waktu kampanye diarahkan untuk merebut pemilih nasionalis sehingga ada tambahan sebesar 20 % lagi. Langkah ini lebih strategis dibandingkan dengan mengejar pemilih Islam yang 30 % tetapi berampak mengurangi jumlah pemilih nasionalis.

Banyak isu nasionalisme yang dapat diangkat untuk merebut pemilih Jokowi. Dari gagasan tol laut dapat dikembangkan masalah pembangunan di luar Jawa, yaitu dengan adanya transportasi yang lebih murah, produk luar Jawa dapat lebih mudah dipasarkan sehingga lahan yang masih kosong di luar Jawa dapat dimanfaatkan untuk antara lain perkebunan kelapa sawit. Dengan bertambahkan perkebunan kelapa sawit akan membuka peluang TKI yang sekarang bekerja di perkebunan di Malaysia, pulang ke Indonesia untuk mencari rejeki di negeri sendiri. Masalah gaji buruh yang saat ini lebih rendah dibandingkan dengan di Malaysia, dapat diberi contoh bagaimana Jokowi menaikkan pendapatan tukang sapu di Jakarta.

Ada baiknya jajaran pendukung Jokowi yakin bahwa 70 % orang Indonesia memilih presiden dengan harapan dapat mensejahterakan rakyat. Berdasar keyakinan tersebut, sangat mudah menjelaskan kepada rakyat bahwa kemampuan Jokowi mensejahterakan rakyat bukan hanya lebih unggul dibandingkan dengan Prabowo tetapi sudah terbukti.

Walaupun gejala kemenangan Jokowi sudah tampak, tetapi sebaiknya jangan lengah, yakinkan rakyat Indonesia, bahwa Jokowi dilahirkan memang untuk memimpin Indonesia agar kembali menjadi bangsa yang Jaya.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (29)

Pada Rakernas III PDI-Perjuangan di Ancol, tanggal 7 September 2013, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, “Negara bisa mendapatkan potensi Rp 20 ribu triliun per tahun bila tata kelola energi dilakukan dengan benar. Jika tiga buah sumur minyak besar di Indonesia seperti blok Cepu, Mahakam dan Madura dinasionalisasi, maka pendapatan negara bisa mencapai Rp 7.200 triliun”

Sebagai kader PDI-Perjuangan, apa yang dikatakan oleh Samad tentu saja diketahui Jokowi tetapi dalam kampanye memperebutkan kursi presiden, Jokowi tidak gembar-gembor tentang Rp. 7.200 triliyun dan yang menggembar-gemborkan angka Rp. 7.200 triliun ternyata Prabowo dan angka itu tidak dikatakan sebagai potensi pendapatan negara yang belum dapat ditarik tetapi sebagai kebocoran APBN.

Jokowi yang pernah menjabat Walikota Solo selama 7 tahun dan Gubernur Jakarta selama 2 tahun sangat memahami persoalannya dan mengetahui masih banyak potensi penerimaan negara yang belum dapat ditarik. Salah satu yang pernah dibahas adalah uang parkir, jika dikelola secara profesional pasti akan menjadi pemasukan yang tidak sedikit bagi kas pemda, juga masalah pajak warteg. Tetapi setelah mempertimbangkan masalah teknis dan sosial, potensi itu harus dibiarkan sebagai potensi yang belum dapat ditarik karena masih banyak cara lain yang dapat dilakukan untuk menaikan pendapatan daerah. Jokowi mulai dengan menerapkan pembayaran pajak on-line dan hasilnya luar biasa, pendapat daerah DKI Jakarta meningkat tajam sehingga dalam 2 tahun kepemimpinannya, APBD DKI Jakartta naik menjadi hampir 2 kali lipat.

Abraham Samad yang tidak punya pengalaman pemerintahan mengatakan “jika sumur minyak dinasonalisasi, pendapatan negara bisa mencapai Rp. 7.200 triliyun” Tetapi tidak dijelaskan bagaiman caranya, apakah akan diserahkan kepada Pertamina? Padahal selama puluhan tahun minyak dimonopoli oleh Pertamina ternyata uangnya banyak tidak masuk negara sehingga pemerintah ahirnya secara bertahap mencabut monopoli Pertamina agar asing dapat masuk dengan tujuan memaksa Pertamina menjadi perusahaan yang efisien. Memang ada alternatif lain, tidak diberikan kepada Pertamina tetapi diberikan kepada perusahaan swasta nasional yang berpengalaman, tetapi jika kemudian terjadi seperti Lapondo, apa manfaatnya bagi rakyat selain kesengsaraan.

Pada debat capres hari Minggu yang lalu, Prabowo memberi kesan akan melakukan negosiasi ulang dengan pihak asing dalam pengelolaan kekayaan negara. Apa yang akan terjadi jika benar-benar dilakukan? Akibatnya kepercayaan investor asing kepada Indonesai akan hilang dan di dunia ini banyak alternatif bagi asing untuk menanamkan modal mereka. Dengan hilangnya kepercayaan asing, dampaknya bukan menambah pendapatan negara tetapi malah akan mengurangi pendapatan negara.

Sehari setelah debat capres, KPK mengklarifikasi bahwa yang dikutip Prabowo tidak tepat dan Menko Ekuin mengatakan apa yang dikatakan Prabowo sebagai kebocoran tidak masuk akal karena APBN-nya saja hanya sekitar 1.000 triliun rupiah. Di sini kita dapat melihat bahwa Prabowo tidak dapat bekerja sama dengan bukan hanya timnya tetapi orang yang dia ajak menjadi calon wakil presiden, yaitu Hatta Rajasa yang sebelum mendaftar menjadi cawapres menjabat sebagai Meko Ekoin. Jika Prabowo sebelum berbicara di muka umum menanyakan masalah itu kepada Hatta Rajasa mungkin Hatta Rajasa dapat menjelaskan bahwa apa yang dikatakan Abraham Samad hanya teori yang tidak mudah diimplementasikan.

Sampai kemarin di dalam kampanyenya, Prabowo masih mengatakan akan menutup kebocoran Rp. 1.000 triliun. Artinya selain tidak dapat bekerja sama dengan  orang dekatnya, Prabowo juga tidak mampu melakukan introspeksi. Melihat kenyataan tersebut, memilih Prabowo menjadi presiden akan berarti menjerumuskan bangsa ke lembah kemunduran.

Karena dalam pilpres mendatang hanya ada dua pilihan, pilihannya bukan lagi mana presiden yang paling baik membangun Indonesia, tetapi memilih orang yang akan menyeret Indonesia pada kehancuran atau memilih orang yang akan membangun Indonesia menuju kejayaan. Semua orang tentu ingin Indonesia  maju sehingga tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (28)

Jumat 12 Juni 2014, Ketua DPR-RI Marzuki Alie, berujar di Gedung DPR, "Kalau Jokowi jadi presiden, kita kehilangan gubernur yang bagus. Biarlah kita dukung Jokowi jadi gubernur yang bagus. Kita nggak mau kehilangan kemenangan. Kita dukung Prabowo supaya jadi presiden yang bagus dan JK ngurus masjid."

Dalam debat capres Minggu malam, Prabowo Subianto mengatakan adanya kebocoran kekayaan negara sebesar Rp 7.200 triliun setiap tahun dan berjanji jika menjadi Presiden akan menyetop kebocoran tersebut agar mendapat Rp. 1.000 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan oleh Prabowo untuk meningkatkan pembangunan. Di kesempatan lain, Prabowo juga mengatakan akan melanjutkan kebijakan pemerintahan SBY. Mari kita lihat kebijakan apa yang akan dilanjutkan oleh Prabowo.

Tahun 2009 penerimaan pajak dalam APBN sebesar Rp. 619,92 triliun, tahun 2010 naik menjadi Rp. 723,30 triliun, tahun 2011 naik lagi menjadi Rp. 873,87 triliun, tahun 2012 naik lagi menjadi Rp. 1.016,23 triliun, tahun 2013 naik lagi menjadi 1.192.99 triliun artinya dalam 5 tahun penerimaan pajak naik menjadi hampir dua kali lipat.

Jika Prabowo terpilih menjadi presiden dan melanjutkan kebijakan pemerintah yang sekarang dapat diharapkan bahwa setelah 5 tahun, penerimaan pajak akan naik menjadi dua kali lipat atau naik sekitar Rp. 1.192,99 triliun, lebih sedikit dari dana yang dibutuhkan oleh Prabowo untuk meningkatkan pembangunan. Tetapi masalahnya, dana yang dibutuhkan itu baru akan didapat setelah masa jabatan 5 tahun berahir. Di sisi lain sudah terjadi inflasi dan penduduk juga sudah berttambah. Artinya selama pemerintahan Probowo, pembangunan tidak akan meningkat dan konsekuensinya kemakmuran rakyat juga tidak akan meningkat dan tentu akan berakibat bagi kehidupan di Jakarta.

Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta mulai tanggal 15 Oktober 2012. Pada tahun itu APBD Jakarta 36 triliun. Tahun berikutnya, yaitu tahun 2013 APBD Jakarta naik menjadi 50 triliyun dan pada tahun 2014 naik lagi menjadi 70 triliyun. Artinya kurang dari 2 tahun menjabat sebagai Gubernur Jakarta, di bawah kepemimpinan Jokowi, APBD naik hampir dua kali lipat.

Jika Jokowi tidak menjadi presiden dan melanjutkan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta, sudah dapat diramalkan bahwa kemakmuran penduduk Jakarta akan meningkat sementara kemakmuran penduduk daerah lain tidak akan meningkat malah mungkin akan menurun. Tentu saja situasi seperti itu tidak menguntungkan bagi penduduk Jakarta, arus urbanisasi ke Jakarta sulit dibendung dan akan menyebabkan kamacetan lebih parah serta merosotnya kualitas lingkungan hidup di Jakarta.

Selama Jokowi mengikuti pilpres, terbukti Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dapat menjalankan tugas gubernur dengan baik, pembangunan Jakarta terus berlanjut. Jika Jokowi yang menjadi presiden dengan sendirinya akan berdampak baik bagi Jakarta, minimal persoalan Monorel dapat cepat diselesaikan dan yang akan berdampak besar bagi kehidupan Jakarta adalah pembangunan laut sebagai jalan tol disertai pembangunau infrastruktur di daerrah-daerah yang akan menyebabkan kemakmuran daerah di luar Jakarta dan di luar Jawa meningkat.

Kemakmuran penduduk di luar Jawa yang meningkat disertai adanya kemudahan transportasi akan mendorong perpindahan penduduk dari Jakarta dan Jawa ke daerah yang berpenduduk rendah tetapi memberi peluang mencari rejeki yang lebih luas. Perpindahan penduduk keluar Jakarta akan membuat kehidupan di Jakarta menjadi lebih sehat dan nyaman.

Keliru besar penduduk Jakarta yang mengharapkan Jokowi setelah pilpres kembali menjadi gubernnur Jakarta karena akan berdampak buruk bagi Jakarta dan demi kehidupan yang lebih baik di Jakarta, penduduk Jakarta harus memilih Jokowi menjadi presiden, tidak ada pilihan lain.

Mengenai ucapan Marzuki Alie agar JK mengurus masjid tidak boleh dibiarkan terjadi. JK akan menjadi Wakil Presiden dan perlu diperjelas jabatan yang akan dipegang JK adalah Wakil Presiden RI artinya wakil presiden bagi semua orang Indonesia, bukan Wakil Presiden Muslim dan tidak boleh dipersepsikan sebagai Wakil Presiden Islam atau batu loncatan menjadi Presiden Negara Islam. Karena itu sebelum diambil sumpahnya menjadi Wakil Presiden RI, JK wajib melepaskan jabatannya sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia.

Aoakah Anda penduduk Jakarta atau penduduk daerah lain, tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (27)

Kemarin sebelum depat capres, Kwik Kian Gie mantan Menko Ekuin dan mantan pengurus DPP PDI-Perjuangan menjelaskan di Metro TV bahwa dia memilih Prabowo. Ketika ditanya alasannya, Kwik menjelaskan, “Ekonomi ke depan sangat berat, diperlukan seorang pemimpin yang tegas, kita tidak butuh pemimpin yang suku blusukan dan mengajak makan orang baru mengambil keputusan.”

Kita tentu sepakat bahwa Indonesia membutuhkan seorang pemimpin yang tegas tetapi di samping itu kita juga harus sadar bahwa presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara harus berdiri di urutan paling depan dalam melihat ke arah mana Indonesia akan bergerak maju dan harus berdiri di urutan paling depan dalam melihat bahaya yang mungkin timbul sehingga dengan cepat dapat mengambil langkah antisipasi.

Pada permulaan debat capres Prabowo memaparkan visi dan misinya, antara lain mengatakan akan memberikan dana 1 milyar untuk setiap desa dan kelurahan. Lalu pada sesi tanya jawab, Jokowi menjelaskan bahwa UU Desa sudah diterbitkan dan sudah ada Peraturan Pemerintahnya. Jokowi dengan lancar mengatakan bahwa yang diterima desa bisa lebih dari 1 milyar, tergantung antara lain dari jumlah penduduk dan angka kemiskinan, ada desa yang akan mendapat 1,3 bahkan 1,4 milyar.

Diberi penjelasan tersebut, Prabowo mengatakan UU tersebut diterbitkan berkat perjuangannya selama 7 tahun tetapi masih belum mengoreksi bahwa visi dan misinya yang menyatakan akan memberi anggaran 1 milyar untuk setiap desa adalah kesalahan besar sampai Jokowi bertanya lagi, “Pak Prabowo memberikan 1 milyar untuk tiap desa itu menjalankan visi dan misi atau melaksanakan perintah UU?”

Apa yang dapat kita simpulkan dari visi dan misi Prabowo serta penjelasan Jokowi? Tampak dengan sangat jelas, bahwa Prabowo tidak mengikut perkembangan, padahal Peraturan Pemerintah no. 43/2014 seb agai Pelaksanaan UU no. 6/2014 tentang Desa sudah ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 30 Mei 2014 dan sudah diberitakan secara luas.

Pada waktu menyiapkan debat sampai pembacaan visi dan misinya, Prabowo tidak menyadari bahwa visi dan misi-nya tentang Anggaran Desa sudah KADALUARSA dan yang lebih parang masih tidak mau mengakui bahwa pengetahuannya sudah ketinggalan jaman sehingga ketika menjawab pertanyaan Jokowi “Apakah menjalan visi dan misi atau menjalankan perintah UU”, Prabowo mengatakan  “Tidak penting, apakah itu karena UU atau karena visi dan misinya.”

Tidak salah bahwa Kwik Kian Gie mengatakan diperlukan pemimpin yang tegas tetapi sangat keliru memilih pemimpin yang berani tegas tetapi SALAH karena tidak mau dan tidak bisa membaca situasi dan informasi terkini.

Gang Dolly akan ditutup, wanita yang melacurkan tubuhnya demi sesuap nasi diharamkan lalu yang sekarang merebak adalah pelacuran intelektual seperti yang dilakukan oleh Kwik Kian Gie. Tak salah Jokowi mencanangkan revolusi mental, mengajak semua komponen bangsa untuk berani hidup jujur.

Karena kita hanya mempunya dua calon presiden untuk dipilih pada tanggal 9 Juli mendatang, tak ada alternatif lain bagi Anda selain memilih Jokowi.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (26)

Petang nanti KPU akan menyelenggarakan debat antar capres dengan tidak melihatkan cawapres dan karena capresnya hanya ada dua, seharusnya pemirsa dapat membedakan capres yang layak dipilih dari capres yang sebaiknya tidak dipilih.

Meperhatikan apa yang dibicarakan oleh capres, pemirsa dapat membedakan antara capres yang bermimpi dengan capres yang punya cita-cita, antara capres yang punya kemauan membangun bangsa dengan capres yang punya keinginan menjadi presiden, antara capres yang memegang kemudi mengikuti tujuannya dengan capres yang memegang kemudi mengikuti kemauan penumpangnya. 

Dari apa yang diucapkan selama kampanye, kita dapat melihat dengan jelas perbedaan antara Jokowi dengan JK dan dari perbedaan itu kita dapat melihat, apa sebenarnya yang diperlukan dari seorang calon presiden.

Di Menado JK berjanji akan membangun Bandara Sam Ratulangi. Sedangkan Jokowi hampir tidak pernah mengucapkan hal seperti itu pada kesempatan berkampanye ke daerah dan yang dijelaskan oleh Jokowi adalah konsep. Salah satu konsep yang menonjol dari konsep-konsep  yang dilontarkannya adalah cita-citanya menjadikan laut sebagai tol transportasi.

Melihat perbedaan itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa Jokowi mempunyai kemauan membangun bangsa sedangkan JK memperlihatkan kemampuan dirinya yang biasa bekerja dan mau bekerja. Keinginan Jokowi, mau menjadikan laut sebagai jalan tol, bukan mimpi karena membangun laut agar menjadi tulang punggung transporttasi nasional dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu panjang.

Perlu juga disadari bahwa, menjadikan laut sebagai tulang punggung transportasi nasional buntutnya akan panjang dan akan menarik gerbong perekonomian nasional bergerak menjadi lebih cepat, karena agar hubungan laut dapat berfungsi dengan baik, juga harus dibangun jalan raya dan jalan kereta api dari dan menuju pelabuhan. Jokowi mengatakan akan menggunakan kapal besar agar biaya transportasinya menjadi murah dan adanya kebutuhan kapal besar akan menghidupi galangan kapal di dalam negeri. Dengan hanya menyebut menjadikan laut sebagai tulang punggung transportasi nasional, Jokowi sudah akan membawa bangsa bergerak maju dengan langkah yang pasti.

Membandingkan Jokowi dengan JK, Anda akan melihat mana yang punya cita-cita dan mana yang biasa bekerja dan jika Anda membandingkan Jokowi dengan Prabowo, perbedaan akan lebih mencolok. Kita sudah mendengar Prabowo membandingkan pilpres dengan perang Bharatayudha, kita mendengar Prabowo mengatakan kekayaan alam Indonesia banyak dicuri asing tetapi kita belum mendengar apa yang sesungguhnya dicita-citakan oleh Prabowo untuk kemajuan bangsa ini.

Ada baiknya kita ikuti debat petang nanti, mungkin ada penjelasan dari Prabowo tentang cita-citanya membangun bangsa tetapi jika yang diucapkan misalnya ingin membangun pemerintahan yang bersih, apa bedanya dengan pemerintahan yang sekarang karena janji seperti itu juga sudah diucapkan pada pilpres yang sebelumnya.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (25)

Memilih presiden adalah memilih seorang pimpimpin yang memiliki kepribadian yang baik, seorang yang punya keinginan membangun kehidupan bangsa agar menjadi lebih baik. Kehidupan lebih baik seperti apa yang dapat diharapkan dari seorang calon presiden tidak dapat dilihat hanya dari visi dan misi yang dibuatnya atau dibuatkan oleh orang lain tetapi harus dilihat dari kehidupan pribadinya dan keluarganya.

Memilih presiden adalah memilih satu orang, bukan memilih sekelompok orang atau segerombolan orang. Dalam kaitan ini, bahkan keberadaan calon wakil presiden juga tidak dapat dilihat sebagai satu paket kepribadian dengan calon presiden. Pertimbangan utama memilih calon wakil presiden adalah meluaskan potensi pemilih, bukan membentuk tim kerja yang harmonis. Selama wakil presiden hanya bertugas pada saat presiden berhalangan, dengan sendirinya tidak diperlukan ada hubungan kerjasama yang harmonis antara presiden dan wakil presiden karena mereka bekerja pada kesempatan yang berbeda dan jika presiden tidak pernah berhalangan, tidak diperlukan ada kerjasama antara presiden dengan wakil presiden.

Kita tidak tahu, siapa saja yang akan menjadi menteri di dalam kabinet Jokowi, tetapi harus disadari bahwa hal itu bukan faktor yang menentukan mengapa kita memilih Jokowi. Kita memilih Jokowi karena kehidupan yang lebih baik yang dapat kita harapkan dalam lima tahun kedepan, ditentukan oleh Jokowi, bukan oleh para menteri yang akan diangkat olehnya dan kehidupan baik seperti apa yang dapat kita harapkan tercermin dari gaya hidup Jokowi. Contoh yang sederhana, seorang presiden yang punya hobi berkuda dapat menyenangkan segelintir orang kaya yang mampu membeli dan memelihara kuda sedangkan dari seorang presiden yang gemar mendengarkan suara rakyat kecil dapat diharapkan kesejahteraan rakyat banyak yang akan meningkat.

Kita tahu menyatukan pendapat dua orang yang berbeda tidak mudah, apalagi beberapa orang yang mempunya kepentingan yang berbeda-beda. Mempercayakan nasib bangsa ini kepada satu orang yang baik jauh lebih aman dan pertanggungjawabannya menjadi jelas dibandingkan kepada beberapa orang yang sudah terikat bagi-bagi kekuasaan sehingga pertanggungjawabannya tidak jelas.

Perbedaan Jokowi dan Prabowo sangat mencolok. Jokowi dalam kampanye kebanyakan tampil sendiri, memperkenalkan kepribadiannya sendiri sedangkan Prabowo hampir selalu tampil bersama ketua partai-partai pendukungnya, Di Palembang Prabowo hadir bersama ARB, Akbar Tandjung, Anis Matta, Priyo Budi Santoso, Alex Noerdin, dan Marzuki Alie.

Jika Anda membutuhkan presiden sebagai pemimpin bangsa dan negara, bukan gerombolan yang akan berkuasa atas pemerintahan, tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (24)

Kamis siang (12/6) Prabowo melakukan kampanye di Lapangan Benteng Koto Besar Palembang. Mengawali pidatonya Prabowo mengatakan, “Saya datang bersama rombongan yang lumayan, sangat besar dan sangat kuat. Hadir bersama saya bapak ARB (Aburuzal Bakrie, red), Akbar Tandjung, Anis Matta, Priyo Budi Santoso, Alex Noerdin, dan Marzuki Alie. Sepakbola tim harus hebat. Kesebalasan merah putih luar biasa hebatnya.”

Lalu Penyanyi Denada ikut meramaikan kampanye. Saat menyanyikan lagu dangdut ciptaan Rhoma Irama yang berjudul “Penasaran”, tak hanya warga yang berjoget menikmati tembang dangdut itu, Prabowo beserta “Kesebelasan Merah Putihnya” juga turut bergoyang di atas panggung. “Siapa yang mau joget, ayo joget sama-sama. Ayo kita goyang. Mainkan,mainkan !” lontar Prabowo yang langsung disambut lagu ‘Penasaran’ oleh Denada.

Penyataan Prabowo “Sepakbola tim harus hebat. Kesebalasan merah putih luar biasa hebatnya”.harus diklarifikasi oleh KPU untuk memastikan bahwa Prabowo mengerti bahwa yang sedang diikutinya adalah pemilihan presiden bukan pertandingan sepak bola. Jika kemudian dapat dipastikan bahwa Prabowo menganggap pemilihan presiden sama dengan  pertandingan sepak bola, maka Prabowo harus didiskualifikasi oleh KPU dan konsekuensinya KPU harus menyatakan bahwa Jokowi adalah peresiden terpilih tanpa perlu melakukan pemungutan suara.

Jika Prabowo menempatkan dirinya sebagai Kapten kesebelasan sepak bola, maka di atas Prabowo ada manajer dan atau pelatih sedangkan presiden tidak mempunyai atasan. Jika Prabowo menempatkan dirinya sebagai manajer atau pelatih, juga di atas manajer atau pelatih  ada Bos, yaitu pemilik klub dan sebagai manajer atau pelatih Prabowo tidak boleh ikut turun ke lapangan, berjoget ria bersama anggota kesebelasan.

Pernyataan Prabowo yang menyamakan rombongan kampanyenya dengan tim sepak bola sangat fatal dan jika KPU tidak mendisklualifikasi Prabowo, rakyat harus paham bahwa sangat tidak layak memilih Prabowo menjadi presiden.

Merdeka !!!!!

 

***

Pilihlah Jokowi – JK (23)

Melihat perbedaan antara Jokowi dan JK, pakar ekonomi yang juga Kepala Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Dr Sonny Harry Harmadi dalam sebuah diskusi di Jakarta mengatakan, “Pasti sewaktu-waktu ada perbedaan pendapat yang membuat perpecahan kongsi antara Jokowi selaku presiden dan JK, sang wapresnya, meletus, terutama masalah ekonomi.“

Pada Lokakarya Peningkatan Kualitas dan Kesejahteraan Guru di Jl Walter Monginsidi, Medan, Sumatera Utara, Selasa (10/6/2014), Jokowi mengatakan, "Menurut saya, UN di SD dan SMP itu lebih baik tidak ada. Kalau SMA, UN itu tidak dipakai untuk kelulusan tetapi untuk pemetaaan kualitas pendidikan. "

Keesokan harinya wartawan menulis berita - Cawapres Jusuf Kalla agak berbeda pandangan dengan pasangannya Joko Widodo menyikapi Ujian Nasional (UN). Meski Jokowi ingin UN dihapus, namun JK menilai hanya perlu dievaluasi. "Kata siapa? Kan evaluasi. Tiap tahun ada evaluasi (UN)," kata Jusuf Kalla di rumah pribadinya di Makassar, Rabu (11/6/2014).

Istilah pecah kongsi antara Jokowi dan JK tidak tepat bahkan menyesatkan. Tidak mungkin terjadi pecah kongsi antara Jokowi dan JK karena dari awal memang tidak pernah ada perjanjian kongsi antara Jokowi dan JK. Sudah sangat jelas bahwa JK dipilih oleh PDI-Perjuangan bersama Jokowi untuk menjadi calon presiden, bukan untuk berkongsi dan tidak diminta membayar sejumlah uang sebagai ikatan berkongsi.

Jokowi sendiri sudah menjelaskan bahwa dalam pemerintahannya setelah terpilih menjadi presiden tidak akan ada pembagian tanggung jawab antara presiden dengan wakil presiden, tidak akan ada penyerahan tanggung jawab kepada wakil presiden untuk mengurus masalah tertentu atau wilayah tertentu. Menurut Jokowi presiden dan wakil presiden adalah satu yang berarti, selama ada presiden semua keputusan diambil oleh presiden dan hanya pada saat presiden berhalangan, secara konstitusi wakil presiden akan diberi kewenenang mengambil keputusan tertentu.

Tentu saja wakil presiden boleh berbeda pendapat dengan presiden tetapi wakil presiden tidak berhak menggugat keputusan yang diambil oleh presiden. Demikian juga ketika presiden tidak berada di Jakarta dan wakil presiden diberi kewenangan mengambil keputusan tertentu, tentu saja keputusan yang diambil oleh wakil presiden harus dihormati oleh presiden. Jika presiden tidak mau memberi mandat kepada wakil presiden untuk mengambil keputusan apa pun, tentu saja dapat dilakukan oleh presiden dengan cara mengatur jadwal lawatannya meninggalkan Jakarta agar tidak perlu ada keputusan apa pun yang harus diambil selama presiden tidak berada di Jakarta.

Jika hal itu terjadi dan wakil presiden menjadi kecewa lalu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden, tetap tidak akan ada pecah kongsi karena pemerintahan akan berjalan seperti bisa dipimpin oleh presiden dan hal seperti itu sudah terjadi di pemerintahan Provinsi Jakarta pada masa Fauzi Bowo menjadi gubernur. Fauzi Bowo tidak memberi peran apa-apa kepada wakilnya Prijanto yang menyebabkan Prijanto mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berahir.

Perbedaan pendapat antara presiden dengan wakil presiden juga tidak akan membuat perpecahan di dalam tubuh kabinet Jokowi karena semua menteri akan diangkat oleh presiden dan bertanggungjawab kepada presiden. Jika ada menteri yang karena hubungan tertentu merasa lebih dekat kepada wakil presiden, tentu saja tidak akan menyulitkan Jokowi bertindak. Caranya sangat mudah, menteri tersebut diberhentikan lalu dicari penggantinya yang dapat melaksanakan tugasnya secara konstitusi yaitu bertanggungjawab kepada presiden.

Kesulitan justru akan terjadi jika Prabowo yang terpilih menjadi presiden, kita tidak tahu para menteri yang berasal dari Golkar, PPP dan PKS akan loyal kepada presiden atau kepada wakil presiden, tetapi yang pasti menteri yang berasal dari PAN akan loyal kepada wakil presiden dan menteri yang berasal dari Gerindra akan loyal kepada presiden. Jika ada perbedaan pendapat, mungkin tidak terjadi pecah kongsi karena masih-masing kelompok akan berusaha memanfaatkan kekuasaan yang mereka duduki untuk sebanyak mungkin untuk keuntungan partai mereka.

Jadi jika Anda menginginkan presiden mendatang adalah presiden yang berkuasa penuh atas jalannya pemerintahan sehingga dapat diminta pertanggungjawabannya, tidak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada pemilihan presiden 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (22)

Salah satu ciri pemimpin yang baik, bukan hanya dapat menunjukkan prestasi kerjanya tetapi juga dapat membangun manusia sehingga apa yang sudah dikerjakannya dapat dilanjutkan atau malah disempurnakan oleh orang yang dipersiapkannya atau oleh orang pernah diajak bekerja bersamanya.

Ketika meninggalkan Solo untuk menduduki jabatan gubernur DKI Jakarta, Jokowi meninggalkan FX Hadi Rudyatmo untuk melanjutkan tugas memimpin Kota Solo dan ternyata pemerintahan kota Solo tetap berjalan dengan baik.

Di Jakartn, Jokowi memang belum menyelesaikan tugas dan statusnya sekarang adalah cuti, tetapi kita dapat saksikan sendiri, Basuki Tjahaja Purnama yang menjabat sebagai Wakil Gubernur dapat menjalankan permerintahan DKI Jakarta dengan baik.

Kita tidak dapat membandingkan keberhasilan Jokowi mengajak orang lain untuk bersama-sama berprestasi, dengan apa yang pernah dilakukan oleh Prabowo, karena tidak ada yang diketahui oleh masayarakat, keberhasilan apa yang pernah dikerjakan oleh Prabowo sehingga juga kita tidak tahu siapa saja yang karena Prabowo dapat menjadi orang yang berprestasi.

Dengan melakukan perbandingan secara sederhana tersebut, kita sudah dapat memastikan bahwa dari dua kandidat presiden yang ada, hanya Jokowi yang dapat diharapkan mampu membangun Indonesia menjadi bangsa dan negara yang hebat.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (21)

Orang yang pandai bicara belum tentu dapat bekerja, sebaliknya orang yang dapat bekerja, belum tentu pandai bicara. Sangat sedikit orang yang pandai bicara dan juga dapat bekerja. Di jaman dahulu orang lebih banyak dinasihati untuk sedikit bicara dan banyak bekerja, tetapi di jaman sekarang, terutama di bidang politik, orang yang tidak pandai bicara tidak akan mendapat pekerjaan dan malah tidak sedikit orang yang tak dapat bekerja mendapat kedudukan bergengsi hanya karena pandai bicara.

Kapan dibutuhkan orang yang pandai bicara dan kapan dibutuhkan orang yang dapat kerja sangat tergantung pada persoalan yang harus dihadapi. Bung Karno pandai bicara dan dengan kemampuan-bicaranya berhasil menggelorakan semangat merdeka yang membawa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Pak Harto tidak pandai bicara tetapi dapat bekerja dan hasilnya, Indonesia masih ada dan terus berkembang hingga sekarang.

Di Amerika Serikat, orang yang tidak pandai bicara, hampir pasti tidak mungkin terpilih menjadi presiden. Bukan berarti orang yang menjadi presiden Amerika Serikat hanya orang yang pandai bicara tetapi tidak dapat bekerja, karena yang diperlukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi bangsa adalah dengan banyak bicara, di samping harus bicara kepada rakyat juga harus bicara kepada parlemen dan senat. Sedangkan masalah bekerja, karena administrasi pemerintahannya sudah berjalan dengan baik, akan diselesaikan oleh para profesioanl yang ada di pemerintahan sehingga semua yang diputuskan oleh presiden dapat dikerjakan hingga tuntas.

Bagi organisasi yang baru dikembangkan atau usaha yang baru didirikan, mempunyai orang yang mampu bekerja sangat penting. Mereka yang ingin mendapatkan kontrak wara laba dari jaringan restoran Mac Donald, harus mengikuti pendidikan dan yang diajarkan bukan hanya masalah manajemen tetapi juga sampai kepada praktek membersihkan WC dan dengan pernah melakukan sendiri cara membersihkan WC yang baik, pemilik restoran atau jaringan restoran akan mudah melihat apa yang harus dilakukan agar WC di restorannya selalu terjaga kebersihannya.

Di dalam perusahaan besar yang sudah mapan, ketika menerima pegawai baru yang diharapkan akan menduduki jabatan pimpinan, juga diharuskan memulai kariernya dari bawah, walaupun mungkin hanya sebentar-sebantar di jabatan-jabatan tertenut, tetapi dengan pernah melakukan sendiri pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan itu, diharapkan pada saat menjadi pimpinan sudah tahu apa yang harus dikerjakan.

Di Indonesia, palayanan pemerintah kepada masyarakat bukan hanya masih buruk tetapi sebagain besar masih harus dibenahi dan tentu untuk membenahinya dibutuhkan pemimpin yang dapat bekerja bukan pemimpin yang hanya dapat bicara.

Pada debat Calon Presiden kemarin, ada pertanyaan, “Apa yang akan dilakukan menghadapi para Gubernur, Walikota, dan Bupati yang tidak bekerja dengan baik” Pertanyaan itu djawab  dengan banyak bicara oleh Prabowo antar lain akan melihatkan masyarakat untuk mendorong pemrintahan yang baik. Pertanyaan yang sama dijawab oleh Jokowi dengan sedikit bicara tetapi menjelaskan bahwa yang akan dilakukan adalah menerapkan politik anggaran yang baik, karena sekitar 85 % anggaran daerah berasal dari pusat dan dengan mengendalikan politik anggaran yang tepat sudah pasti kinerja daerah dapat dibuat menjadi baik.

Karena sudah penah 7 tahun lamanya bekerja untuk kemajuan pemerintahan kota, Jokowi akan langsung bekerja setelah terpilih menjadi presiden tanpa perlu banyak bicara. Sebaliknya Prabowo harus banyak bicara dengan harapan tidak terlihat bahwa dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan.

Jika Anda berharap dalam 5 tahun mendatang pelayanan pemerintah menjadi lebih baik, pilihlah Jokowi yaitu orang yang dapat bekerja, pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (20)

Menurut UU pemilihan presiden, hanya partai politik yang diperbolehkan mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dan karena di dalam partai politik ada yang berkuasa, yaitu ketua umum atau ketua dewan pembina, di tangan orang yang berkuasa tersebut negara mempercayakan bahwa yang diajukan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden adalah orang yang baik, yaitu orang yang mempunyai kualifikasi untuk menjalankan tugas memimpin pemerintahan.

Karena kekuasaan ada di tangannya, tidak heran pada umumnya ketua umum atau ketua dewan pembina partai politik mencalonkan dirinya sendiri untuk menjadi presiden sehingga timbul pertanyaan apakah ketua umum partai politik atau ketua dewan pembina partai politik adalah orang baik, yaitu orang yang patut dipercaya untuk menduduki jabatan presiden? Jawaban atas pertanyaan itu sangat jelas, tidak ada jaminan bahwa pimpinan partai politik adalah orang yang baik. Contohnya sangat jelas. Presiden PKS ditangkap karena korupsi, Ketua Umum PPP dijadikan tersangka korupsi haji oleh KPK.

Bukan hanya di Indonesia, mempercayakan nasib bangsa kepada pemimpin partai politik dapat berakibat sangat fatal. Contoh yang paling dramatis adalah Hitler di Jerman yang menggunakan kendaraan politik Partai Nazi, berhasil merebut kursi Perdana Meteri Jerman pada tahun 1933. Setahun kemudian Hitler meningkatkan kekuasaannya menjadi pemimpin tertinggi bangsa Jerman dengan jabatan “Fuehrer” dan dengan kekuasaan penuh ada di tangannya, Hitler menyeret bangsa Jerman melakukan pembantaian terhadap orang-orang Yahudi serta menyeret bangsa-bangsa lain masuk ke dalam perang dunia kedua. Setelah berkuasa tidak ada lagi yang dapat menghalangi Hitler, sampai Sekutu berhasil menduduki Jerman pada tahun 1945.

Di Inggris, ketua partai politik yang berhasil memenangkan pemilu dan menguasai 50 % + 1 kursi DPR atau berkoalisi dengan partai lain agar dapat menguasai 50 % + 1 kursi DPR, secara otomatis menduduki jabatan Perdana Menteri. Tetapi jabatan Perdana Menteri di Inggris tidak berkuasa mutlak, di atas Perdana Menteri masih ada Ratu Inggris. Perdana Menteri tidak dapat mengeluarkan perintah perang karena yang berhak mengeluarkan perintah perang hanya Ratu. Jika dalam perjalan pemerintahannya di ketahui Pedana Menteri melakukan penyimpangan, Ratu dapat membubarkan parleman dan akibatnya harus dilakukan pemilu ulang.

Di Amerika Serikat, presiden adalah pemegang kekuasan tertinggi yang berhak mengeluarkan perintah perang serta menetapkan keadaan darurat perang dan untuk mencegah orang yang tidak bertanggungjawab menduduki jabatan yang sangat strategis tersebut, seleksi calon presiden di Amerika Serikat sangat ketat. Ketua partai politik tidak dapat secara otomatis menjadi calon presiden dan pada umumnya ketua partai politik malah tidak berhasil menduduki jabatan persiden. Sebelum mencalonkan seseorang menjadi calon presiden, partai politik menyelenggarakan konvensi nasional untuk menyaring calon terbaik dari beberapa kandidat sehingga calon yang akan diajukan sudah teruji secara publik.

Prinsip ketatanegaraan Indonesia dirancang oleh Bung Karno mengikuti pola Ameriaka Serikat, di mana presiden otomatis menjabat sebagai Panglima Tertinggi TNI yang berkuasa mengeluarkan perintah perang serta menetapkan keadaan darurat perang. Tetapi bagaimana seorang calon presiden di Indonesia disiapakan belum melalui tahapan seleksi publik yang ketat seperti yang berlaku di Amerika Serikat.

Dengan insiatif sendiri seseorang dapat mendirikan partai politik lalu setelah berhasil memenangkan sejumlah kursi DPR mengajukan dirinya sendiri menjadi calon presiden, dengan dukungan partainya atau berkoalisi dengan partai lain. Jika kemudian dapat memenangkan pemilhan presiden maka nasib bangsa ada di tangannya. Bukan tidak mungkin orang tersebut kemudian melakukan rekayasa sehingga terjadi kerusuhan lalu ditetapkan keadaan darurat perang, selanjutnya DPR dibekukan lalu jabatan-jabatan strategis diberikan kepada orang-orang yang loyal kepadanya maka yang terjadi, negara bukannya maju malah hancur.

Untuk menghindari hal seperti itu terjadi, rakyat harus disadarkan untuk memilih hanya calon presiden yang kemampuannya menjalankan pemerintahan sudah teruji. Orang yang pernah menduduki jabatan Gubernur Jakarta dapat dikatakan sudah ada jaminan mempunyai kemampuan menjalankan pemerintahan.

Bisa saja orang mengatakan bahwa Jokowi yang baru dua tahun menduduki kursi gubernur Jakarta belum cukup membuktikan bahwa dirinya mampu menyelesaikan tugasnya hingga ahir masa jabatannya. Tetapi dua tahun prestasi yang sudah ditunjukkan oleh Jokowi dalam memimpin Jakarta sudah lebih menjamin daripada memilih orang yang sama sekali belum pernah menujukkan prestasi apa-apa dalam melayani rakyat.

Jika Anda tidak ingin membiarkan bangsa dan negara ini hancur karena jatuh ke tangan orang yang mungkin tidak bertanggungjawab, tak ada pilihan lain bagi Anda selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

***

Pilihlah Jokowi – JK (19)

Sekilas orang dapat mengatakan bahwa di Amerika Serikat, seorang artis pun bisa menjadi presiden, contohnya Ronald Reagan. Orang yang berkata seperti itu tidak memperhatikan bahwa sebelum dipilih menjadi presiden kemampuan Roland Reagan memimpin pemerintahan sudah diuji dengan menjadi Gubernur California, jadi yang dipilih oleh rakyat Amerika Serikat bukan mantan artis tetapi mantan gubernur.

Seorang tentara di Amerika Serikat juga dapat menjadi presiden contohnya Dwight D. Eisenhower yang terpilih menjadi presiden Amerika Serikat tak lama setelah usai perang dunia kedua dan jabatan terahirnya sebelum menjadi presiden adalah Panglima Tertinggi NATO di Eropa. Setelah Eisenhower, tak ada lagi mantan tentara di Amerika Serikat yang berhasil menjadi presiden.

Di Indonesia tentara yang pernah menjadi presiden juga hanya satu yaitu Pak Harta, setelah itu memang ada mantan tentara menjadi presiden, yaitu SBY, tetapi ketika dipilih menjadi presiden, SBY sebenarnya bukan mantan tentara, tetapi mantan Menko Polhukam dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Senator di Amerika Serikat juga bisa menjadi presiden, contohnya Obama yang sebelum terpilih menjadi presiden, menjabat senator dari negara bagian Ilinois. Senator di Amerika Serikat memang beda dengan Anggota DPD atau DPR di Indonesia, di Amerika Serikat, menjadi Senator selain orang yang teruji, yaitu memenangkan pemilihan, juga apa yang disuarakan adalah pendapat profesionalnya dan pendapatnya itu didengar serta diuji oleh rakyat. Di Indonesia, DPD belum berperang seluas Senat di Amerika Serikat dan seorang anggota DPR memang dipilih rakyat tetapi apa yang disuarakan belum tentu pendapat perofesioanlnya karena suara anggota DPR di Indonesia adalah suara partai yang harus mengikuti keputusan partai.

Prabowo menjabat ketua Dewan Pembina Gerindra dan belum pernah mancalonkan diri menjadi anggota DPR atau DPD, sehingga belum teruji apakah akan dipilih oleh rakyat jika mencalonkan diri dan karena belum pernah menjadi anggota DPR, Prabowo belum pernah membuktikan dirinya dapat bersuara membela kepentingan rakyat.

Mulai tahun 2004, pemilihan presiden di Indonesia dilakukan secara langsung sehingga terbuka dari jalur mana saja untuk menjadi presiden tetapi masyarakat harus sadar agar tidak seperti membeli kucing di dalam karung dan hanya memilih kucing yang wajahnya sudah terlihat oleh umum, artinya orang yang prestasinya sudah terbukti. Batu loncatan yang ideal yang dapat digunakan untuk menjadi presiden antara lain jabatan menteri, anggota DPR, dan gubernur dan di antara jabatan gubernur, jabatan Gubernur Jakarta yang paling layak digunakan sebagai batu ujian.

Di Amerika Serikat, Gubernur adalah Kepala Pemerintahan Negara Bagian sehingga orang yang berhasil menjalankan tugasnya sebagai gubernur sudah teruji mampu mempimpin pemerintahan. Di Indonesia basis otonomi daerah adalah Kota dan Kabupaten sedangkan Jabatan Gubernut bersifat administrasi dan koordinasi kecuali Gubernur Jakarta karena di Jakarta, Jabatan Walikota diangkat oleh gubernur dan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya berada di tangan gubernur.

Walaupun Jokowi baru dua tahun menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Jakarta, tetapi karyanya sudah terlihat dan diakui oleh rakyat yang dapat menjadi bukti, mempunyai kemampuan mempimpin pemerintahan. Apa yang sudah dikerjakan tampak jelas, pembenahan Waduk Pluit, penertiban pasar Tanah Abang, membangun MRT dll.

Jika Anda menghendaki presiden mendatang adalah orang yang sudah teruji kemampuannya memimpin pemerintahan, tak ada pilihan lain selain memilih Jokowi pada tanggal 9 Juli mendatang.

Merdeka !!!!!

Posting sebelumnya

http://sixwaystowardgod.blogspot.com/2014/06/pilihlah-jokowi-jk-17.html